MPR Sebut Pentingnya GBHN Hadir Kembali Sebagai Haluan Negara
Serta kondisi ibu kota jakarta yang sudah tidak kondusif sehingga baru di masa Presiden Jokowi direncanakan pindah ibukota.
Serta kondisi ibu kota jakarta yang sudah tidak kondusif sehingga baru di masa Presiden Jokowi direncanakan pindah ibukota.
Sistem politik multi partai dengan undang-undang presidensial dinilai belum optimal. Sebab orang-orang yang duduk di kursi kabinet merupakan titipan partai yang mengklaim bekerja atas nama rakyat dan menanggalkan atribut kepartaian.
"Ada tiga fraksi yang belum. Fraksi yang belum ada Golkar, PKS dan Demokrat," kata Syarief dalam diskusi 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba?' di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (16/2).
Kongres II Partai NasDem pagi tadi telah ditutup oleh Ketua Umum Surya Paloh. Salah satu hasil kongres adalah NasDem akan mendengarkan pandang publik terkait wacana penghidupan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
MPR saat ke Istana Merdeka, tidak cuma antar undangan. Fadel mengatakan, MPR menyampaikan wacana GBHN kepada Jokowi.
Menurutnya, kekuatan politik di MPR harusnya fokus untuk membantu pemerintah menyelesaikan konflik Papua, dan merespons tuntutan publik agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung mengkhawatirkan bangkitnya otoritarianisme karena wacana dikembalikannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Upaya untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam sistem politik Indonesia menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, telah ada sejak MPR periode 2009-2014.
"Coba perhatikan setiap kepala daerah itu punya visi sendiri-sendiri. Padahal visi bangsa Indonesia itu hanya satu saja, visi konstitusi," kata Komarudin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana mengembalikan pembangunan nasional dengan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertentangan dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung.
Sikap kompak Gerindra dan PDIP memicu spekulasi baru. Selain menguatkan kehendak Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf, juga membuat keduanya seolah sedang menjajaki koalisi untuk 2024.
PDI Perjuangan memiliki agenda amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Meski dalam perencanaan pembangunan nasional sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung menilai tak ada urgensi membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebab, kata dia, Indonesia sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Sekjen PDIP: Amandemen UUD '45 Tak Masuk Ranah Presiden Dipilih oleh Rakyat. PDIP, kata Hasto, bersama dan mayoritas partai politik lain telah terbuka dan menyatakan dukungan agar amandemen UUD 1945 dilakukan dan GBHN diterapkan kembali.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyinggung wacana kembalinya dihidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam pidato di sidang paripurna tahunan MPR tahun 2019. Dia mengatakan, hasil diskusi dengan sejumlah pihak merekomendasikan agar MPR periode 2019-2024 menindaklanjuti tentang perlunya menyusun sistem seperti GBHN.
Jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, kata Tsamara, bersiaplah untuk menyaksikan lagi oligarki politik dalam wujud yang paling vulgar.
Fadli merasa ada hal yang perlu dikembalikan lagi ke UUD 1945. Serta mengembalikan naskah historis UUD 1945.
Bivitri mengungkapkan, GBHN tidak hanya menyinggung lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sebab GBHN juga memberikan kewenangan untuk proses pemilihan presiden secara tidak langsung.