Demokrat Sebut Hidupkan GBHN Bukan Alasan Mendasar untuk Amandemen UUD 45

Merdeka.com - Fraksi Demokrat menolak wacana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Tidak perlu mengubah UUD Negara RI 1945 jika maksudnya hanya untuk hidupkan GBHN, jika hanya mau mengganti nama, cukup UU saja," ujar Ketua Fraksi Demokrat MPR, Benny K Harman kepada wartawan, Rabu (9/10).

Demokrat memandang tidak ada alasan mendasar untuk melakukan amandemen. Benny mengatakan, masalah kenegaraan yang muncul karena implementasi terhadap konstitusi yang lemah.

"Belum ada alasan mendasar untuk mengubah UUD 1945, masalah kenegaraan yang muncul selama ini lebih karena implementasinya yang lemah, manajemen pemerintahan yang butuh penyesuaian, negara kita lemah selalu dalam melaksanakan konstitusi," ujarnya.

"Berbagai masalah kenegaraan yang muncul selama ini menurut kami tidak bersumber pada konstitusi, bukan karena substansi konstitusi yang tidak lengkap, tapi karena pelaksanaannya yang so weak!" tegas Benny.

Menurutnya, kekuatan politik di MPR harusnya fokus untuk membantu pemerintah menyelesaikan konflik Papua, dan merespons tuntutan publik agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Benny menjelaskan, GBHN sudah ada di era reformasi dengan nama lain. Hal yang dia maksud adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan Pendek. Dia menyarankan lebih baik revisi UU terhadap rancangan pembangunan dan diubah namanya menjadi UU tentang GBHN.

"Kita revisi UUnya agar menjadi lengkap dan lebih responsif. Jangan ganggu konstitusinya," tegasnya.