Ganti Rugi

Praktisi hukum menegaskan PT PLN (Persero) wajib memberikan Kompensasi Blackout Sumatera atas kerugian pelanggan akibat pemadaman listrik total lebih dari 24 jam. Simak dasar hukum dan dugaan penyebabnya yang bukan hanya cuaca buruk.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengambil tindakan tegas dengan melakukan deportasi WNA Belgia berinisial SD yang berusaha kabur untuk menghindari ganti rugi setelah merusak motor sewaan.

Majelis Umum PBB secara resmi mengakui perbudakan sebagai kejahatan kemanusiaan terbesar melalui resolusi baru, namun Amerika Serikat menolak pengesahan tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang implikasi global.

Setelah divonis bebas, Delpedro Marhaen meminta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta negara untuk memulihkan harkat martabatnya dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) melayangkan gugatan perdata terhadap PT Agincourt Resources di PN Jaksel, menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan senilai lebih dari Rp200 miliar dan tindakan pemulihan. Sidang perdana gugatan Kemen LH Agincou

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas menempuh jalur hukum perdata dan pidana menyusul insiden tongkang tabrak Jembatan Mahulu, menegaskan komitmen menjaga aset vital daerah.

Ledakan pipa gas milik PT TGI di Indragiri Hulu, Riau, merusak lima unit rumah warga pada Jumat dini hari. Insiden ledakan pipa gas PT TGI Inhu ini diduga akibat kebocoran, namun tidak menimbulkan kebakaran.

Pemerintah Provinsi Gorontalo merespons keluhan puluhan warga terdampak proyek Revitalisasi Danau Limboto, menjanjikan kajian ulang batas lahan dan penyelesaian ganti rugi yang tertunda.

Warga Cakung yang rumahnya rusak parah akibat ditabrak bus Transjakarta Koridor 11 menuntut ganti rugi. Kejadian ini menyebabkan 7 bangunan hancur dan beberapa korban luka.

Pembayaran ganti rugi dilakukan terhadap 35 bidang.

Pemkab Bekasi berupaya keras melalui Peninjauan Kembali (PK) untuk menyelamatkan aset daerah dari ancaman ganti rugi Rp102 miliar akibat sengketa Pasar Babelan yang telah berlangsung sejak 2005.