Evaluasi Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus melakukan rotasi jabatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, seperti diungkap Sekda Tomi Marisi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Manajemen RSHS Bandung sampaikan permohonan maaf atas kelalaian perawat yang menyerahkan bayi ke orang lain. Kasus RSHS Bandung Kelalaian Perawat ini memicu evaluasi kinerja demi kepercayaan publik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menyerahkan 44 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, menekankan perbaikan kualitas dan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Sulawesi Selatan), meski evaluasi kinerja terus berjalan untuk memastikan efektivitas.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta instruksikan OPD sajikan data akurat untuk LPPD Bangli 2025. Tujuannya, raih peringkat tertinggi EPPD 2024 dan penuhi kewajiban konstitusional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah satu tahun kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb, meskipun ada capaian positif yang telah diraih.

Rumor reshuffle Kabinet Prabih semakin santer, namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perubahan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, yang terus melakukan evaluasi kinerja para pembantunya.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa proses mutasi ASN Pemprov NTB pada 9 Januari 2026 telah sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), menepis tudingan maladministrasi dan menjamin hak ASN.

Isu reshuffle kabinet semakin mencuat, namun Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perombakan jajaran menteri adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang didasari evaluasi kinerja.

Anggota Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja dan kebijakan Kemendikdasmen yang dinilai selaras kebutuhan masyarakat, namun menyoroti tiga persoalan mendasar pendidikan nasional yang butuh perhatian serius.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus memimpin Evaluasi Kinerja Kodam XIII/Merdeka, menegaskan pentingnya forum strategis ini untuk membangun soliditas jajaran dan optimalisasi tugas pokok demi bangsa.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merombak jajaran birokrasinya dengan melakukan mutasi pejabat NTB, melibatkan 29 orang termasuk 21 kepala OPD, demi efektivitas pemerintahan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merombak jajaran birokrasinya dengan melakukan demosi pejabat NTB, menurunkan lima Kepala OPD ke eselon III. Keputusan ini diambil setelah evaluasi kinerja yang dinilai kurang optimal dalam melayani masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan melakukan pencopotan pejabat di jajarannya jika kinerja tidak memenuhi target swasembada pangan, demi kepentingan petani dan kedaulatan negara.

Presiden Prabowo Subianto menggelar retret di Hambalang untuk mengevaluasi kinerja dan menerima laporan penting, termasuk program Sekolah Rakyat dan situasi keamanan nasional, guna penajaman kebijakan pemerintah di awal tahun 2026.

SPPG Polda Kepri manfaatkan libur sekolah untuk evaluasi kinerja relawan dapur, tingkatkan kapasitas, dan sesuaikan distribusi Makan Bergizi Gratis bagi penerima manfaat.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berkomitmen penuh memperkuat pelayanan internal dan tata kelola administrasi, menyiapkan langkah strategis menyongsong tahun anggaran 2026 demi kinerja optimal.

Pemerintah Kabupaten Bogor akan segera melakukan evaluasi kinerja PUPR setelah serapan anggaran dinas tersebut menjadi yang terendah. Temukan alasan di balik lambannya realisasi anggaran ini.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim khusus untuk perbaikan MCSP KPK setelah meraih nilai 44,4, terendah keempat di Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai dan mencegah korupsi.