Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana membocorkan, strategi baru pemerintah untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pengembangan dan pengelolaan industri energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan pembiayaan yang tinggi. Di sisi lain pemerintah juga tidak mungkin mengkonversi biaya transisi energi ke EBT itu ke harga yang dibebankan kepada konsumen.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anak buahnya untuk menata strategi dalam mencapai target ekonomi hijau atau green economy. Berkaca dari hasil pertemuannya dalam Forum G20 beberapa waktu lalu, negara-negara besar di Uni Eropa dan Amerika sudah menolak untuk memakai energi konvensional.

Direktur Bioenergi, Dirjen Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Andriyah Feby Misnah mengatakan, seperempat dari porsi EBT yang menjadi target pemerintah pada 2025 bersumber dari bahan bakar nabati (BBN). Saat ini BBN masih dominan berbasis minyak sawit atau biodiesel sawit.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer masih rendah, yakni hanya 11,2 persen. Sedangkan 88,8 persennya masih didominasi energi fosil.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) terkait studi kelayakan dan rancangan penerapan Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghentikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam rangkaian agenda Conference of Parties (COP) ke-26 di Paviliun Indonesia, Glasgow, Skotlandia.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di dunia, khususnya Indonesia sudah bukan menjadi pilihan. Melainkan sebagai sebuah keharusan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menargetkan, penambahan pembangkit listrik mulai 2030 akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Upaya ini sebagai langkah menekan tingkat emisi gas rumah kaca dan target net zero emission 2060.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk melakukan mekanisme transisi energi. Diskusi telah dilakukan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk membantu mendorong percepatan transisi energi baru dan terbarukan.

Cara kerja teknologi Baran Energy cukup sederhana, yakni cahaya matahari dikonversi menjadi energi listrik oleh solar panel yang terpasang di atap bangunan. Setelah itu, dari solar panel energi listrik disalurkan ke peralatan rumah tangga, seperti lampu, kulkas, mesin air, AC, kipas angin, dan lain-lain.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Ada tiga hal yang dibutuhkan dalam mekanisme transisi energi.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2000-2009, Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) jadi kunci dalam menghadapi transisi ke energi bersih. Ada 10 poin SDM unggul untuk mendukung hal ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan, pemerintah saat ini terus menebar jala investasi untuk mencapai program ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon, sekaligus untuk tujuan menjadikan Indonesia negara maju di 2045.

Pemerintah diminta untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi tren transisi energi baru terbarukan (EBT). Sebab, hal itu justru berpotensi menimbulkan krisis energi jika disikapi secara berlebih.

Pemerhati Hukum ESDM, Ahmad Redi menyebut, bahwa Indonesia masih memiliki masalah di bidang kedaulatan energi. Hal ini tercermin dari masih banyak permasalahan atau pekerjaan rumah di sektor energi.

Pasar energi dunia saat ini tengah mengalami gejolak harga komoditas energi. Harga gas dan batu bara tengah melambung tinggi yang juga disusul kenaikan harga minyak. Akibatnya terjadinya krisis energi di Eropa, khususnya Inggris, dan China.

Arah kebijakan energi nasional telah sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.