RI Gandeng ADB Luncurkan Mekanisme Transisi Energi Berkelanjutan

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) terkait studi kelayakan dan rancangan penerapan Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM).

"ETM adalah program yang ambisius yang akan mampu meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil (just) dan terjangkau (affordable)," kata Sri Mulyani dalam rangkaian pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP26) di Glasgow, Inggris, Kamis (4/11).

ETM sendiri merupakan suatu bentuk pembiayaan campuran (blended finance) yang dirancang untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik bertenaga batu bara dan membuka investasi untuk energi bersih. Nantinya, terjangkau atau tidaknya transisi energi dapat dilihat dari kemampuan membayar masyarakat dan industri, serta perluasan akses energi.

Selain itu, hal lain yang juga harus dipertimbangkan yakni kemampuan APBN untuk mendukung transisi energi. Baik dalam bentuk subsidi atau insentif, pembiayaan modal untuk energi baru dan terbarukan, transmisi, distribusi, serta penerimaan negara.

"Ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan permintaan untuk energi juga akan tumbuh. Permintaan energi yang terus tumbuh ini harus dipenuhi dengan efisien dan emisi karbon yang lebih rendah atau bahkan dengan emisi nol," kata dia.

Diakui Sri Mulyani, bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya membutuhkan energi tersebut tetap ada tetapi dilakukan secara hijau.

Sehingga untuk melakukannya, diperlukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara, dengan membangun energi alternatif yang lebih hijau. "Apabila negara berkembang ingin lebih ambisius, kita harus segera melaksanakan ETM yang sudah kita mulai dengan ADB ini," kata dia.

Saat ini, ADB sedang melakukan analisis kelayakan implementasi ETM terhadap beberapa PLTU di Indonesia, setelah sebelumnya melalui tahapan studi pra-kelayakan. Agar ETM bisa berlangsung secara efektif, pertama, dibutuhkan pembiayaan untuk mengurangi aktivitas yang membutuhkan sumber daya batu bara. ETM harus membantu mobilisasi dana dengan biaya yang lebih murah untuk penghentian pembangkit listrik batu bara atau membuatnya menjadi lebih murah.

"Kita sedang dalam proses berbicara dengan para pekerja dan produsen ini dan diskusinya berlangsung cukup produktif," lanjutnya.

Pembiayaan yang dibutuhkan juga rendah karena untuk membangun energi terbarukan sebagai respons dari permintaan yang terus bertumbuh. Karena itu, Indonesia membutuhkan investasi dua sisi untuk menghilangkan polluter serta membangun energi yang baru dan lebih bersih. Indonesia juga sudah memiliki regulasi pengaktif atau enabling environment agar segala pembiayaan untuk membiayai dengan berbagai skema, termasuk kerangka regulasi yang diperlukan.

Tantangan lain menuju transisi energi bersih terkait cara meletakkan regulasi pengaktif ini dalam konsep platform ETM, seperti peranan dari Special Mission Vehicle (SMV) atau Investment National Authority (INA). Diperlukan mobilisasi dana dengan ongkos yang murah dan periode yang lebih panjang untuk mengembangkan energi baru terbarukan, transmisi, dan distribusi.

Selain itu, Indonesia perlu membangun bauran kebijakan dari perspektif ekonomi politik untuk mendukung ETM. Oleh karena itu, Indonesia juga membentuk mekanisme pasar untuk karbon dan memperkenalkan mekanisme cap and trade, harga karbon, dan pajak karbon. Mekanisme ini diperlukan untuk menjadikan ETM lebih efisien dan kredibel (termasuk Measurement, Reporting and Verification/MRV).

Lewat ETM, Indonesia kembali melakukan langkah baru yang signifikan. Sebab Indonesia ingin melaksanakannya dengan baik, dengan skenario yang kredibel serta mengkomunikasikannya secara jelas pada pemangku kepentingan domestik terutama sektor usaha. ETM bisa menjadi salah satu agenda unggulan Indonesia yang dapat ditampilkan pada saat Presidensi G20 2022 Indonesia.

"Indonesia akan terus menjadi contoh dalam kaitannya dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan berharap komitmen yang serupa akan dilakukan oleh negara berkembang dan lembaga pembangunan lainnya baik di kawasan regional maupun global," tandasnya.