Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk memprioritaskan transisi energi bersih. Ada tiga hal yang dibutuhkan dalam mekanisme transisi energi.

Pertama pembiayaan untuk penghentian lebih cepat operasional pembangkit tenaga listrik (PLT) batubara agar beralih ke sumber energi terbarukan. Dalam hal ini pihaknya telah berdiskusi dengan para pelaku usaha dari penambang maupun pengusaha PLT batubara.

"Kami sudah melakukan percakapan dengan semua pembangkit listrik yang berbasis batubara. Sejauh ini, menurut saya diskusi berjalan dengan baik dalam memberikan pemahaman sekaligus bagaimana kita akan merancang kebijakan bersama," kata Sri Mulyani dalam World Bank Group Event, Jakarta, Rabu (13/10).

Kedua, dibutuhkan pendanaan untuk membangun energi baru terbarukan (EBT) karena permintaan akan terus bertambah. Sri Mulyani menekankan perlunya pendanaan, baik domestik maupun global, untuk membantu APBN mencapai target tersebut.

"Pendanaan menjadi penting karena Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengakselerasi transisi energi dari yang berkarbon tinggi menuju energi yang lebih bersih," ujarnya.

Ketiga, mekanisme transisi energi perlu memperhatikan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Sebab hal ini akan berdampak pada kehilangan pendapatan. Sehingga transisi energi bersih akan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Kalau kita tidak memperhatikan sumber daya manusianya, maka transisi ini tidak inklusif dan tidak memberikan dukungan kepada mereka. Tenaga kerja akan menjadi populasi yang paling terpengaruh dengan kehilangan pendapatan langsung dari transisi ini," tuturnya.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan DPR baru saja menyepakati Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu kebijakan tersebut mengatur pengenaan pajak karbon yang bertujuan untuk mendukung penuh komitmen internasional dalam penanganan perubahan iklim.

Melalui regulasi pasar karbon, Pemerintah meminta perusahaan listrik dan BUMN untuk melakukan cap and trade dari karbon yang dihasilkan. Mereka nantinya akan dikenakan batasan untuk memproduksi karbon tertentu dari PLT batubara.

"Jadi, mereka memiliki batasan untuk produksi CO2 tertentu untuk berbasis batubara dan kemudian mereka difasilitasi untuk melakukan perdagangan di antara para pelaku ini," kata dia.