Tito Karnavian mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada Langsung dievaluasi. Namun usulan itu justru jadi polemik

Mahfud melanjutkan, sistem tidak langsung juga mendorong aksi 'teror' DPRD kepada kepala daerah, seperti mengatakan laporan akan ditolak, LPJ akan ditolak, akan dilengserkan, dan sebagainya.

Mantan Kapolri ini menuturkan evaluasi sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah agar objektif. Dia mengusulkan, sebaiknya evaluasi dilakukan oleh akademisi.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan kementeriannya tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung yang pertama kali digelar 2005 lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyoroti polemik pilkada dikembalikan ke DPRD. Dia pun menyerahkan sepenuhnya mekanisme pilkada pada pembuat Undang-undang yakni DPR.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pemerintah fokus mengkaji Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dengan biaya yang murah. Lebih penting, ia meminta mekanisme dan proses pemilihan tidak lagi menimbulkan korban jiwa dari para petugas pemilu.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan kepada DPR terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait revisi pilkada secara langsung. Selain itu kata dia, ada cara lain yaitu dengan cara mendengarkan pendapat publik.

"Kalau ini buat saya jumping untuk conclusion langsung asimetris," ungkapnya.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat ini mengatakan hal-hal yang harus dikoreksi terkait pilkada langsung seperti biaya politik yang mahal dan maraknya tindak pidana korupsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan evaluasi Pilkada langsung dengan sistem asimetris. Pilkada langsung dilihat dari indeks demokrasi di daerah yang hendak melakukan pemilu.

Namun, pernyataan Tito yang menginginkan Pilkada Langsung dikaji ulang menuai protes dari sejumlah kalangan. Mereka menilai, yang seharusnya dievaluasi bukan terkait sistem pemilihannya, melainkan sistem kepartaian.

Presiden PKS Sohibul Amin khawatir jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Kekhawatirannya, sistem oligarki kekuasaan semakin kuat dan tak terbendung.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Alasan PPP, Pilkada langsung berpotensi terjadinya konflik horizontal dan ongkos politik tinggi.

Dia menyebut untuk mengubah sistem harus ada kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan dampak baik dan buruknya semua demi kepentingan masyarakat.

Hal tersebut senada dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito mengatakan, salah satu pilihan sistem Pilkada adalah dengan penerapan secara asimetris.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit mahalnya ongkos Pilkada secara langsung di hadapan anggota DPD RI dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Dari perhitungannya, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, seseorang bisa mengeluarkan kocek Rp 30 miliar.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wacana pengembalian sistem dari pilkada langsung ke pilkada melalui DPRD lebih banyak mudarat dibanding keuntungannya. Hal ini ia katakan terkait ucapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ingin mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

Pernyataan Jokowi ini disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman. Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi wacana evaluasi Pilkada langsung yang digaungkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.