DJSN

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Mickael Bobby Hoelman menyampaikan, belum ada angka pasti untuk anggaran yang disiapkan jika rumah sakit menerapkan sistem KRIS. Namun, pertimbangan dasar bagi rumah sakit untuk mengalokasikan anggaran menerapkan KRIS tergantung karakteristik di setiap daerah.

Nantinya, Kementerian Kesehatan akan menerbitkan aturan berupa peraturan menteri kesehatan yang menjadi tahap awal tersebut. Hanya saja, saat ini masih menunggu izin dari Presiden Joko Widodo.

Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan yang tertuang di dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Angger P. Yuwono mengatakan, kenaikan iuran untuk mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akan berlaku hingga akhir 2021.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016.

Harga yang dijual akan lebih murah 20 persen dengan menunjukkan Kartu BP Jamsostek.

OJK akan fokus pada aspek-aspek kesehatan keuangan BPJS antara lain penerapan tata kelola yang baik.