Didi Irawadi Syamsudin

Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi mengingatkan, para menteri agar jangan seenaknya menggunakan fasilitas negara menjelang tahun Pemilu 2024. Mereka diminta fokus bekerja membantu presiden sampai akhir masa jabatan, bukannya berkampanye demi kepentingan politik pribadi.

"Demo anarkis sudah pasti rekayasa kaum penyusup yang hendak bermain di air keruh. Tidak ada kaitan sama sekali dengan konteks kaum milenial," kata Didi Irawadi.

Partai Demokrat menegaskan menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan dipilih kembali MPR. Partai besutan presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai masa jabatan presiden dua periode sudah sesuai undang-undang.

"Saya rasa sudah sikap benar beliau, dengan beliau menolak itu sikap yang benar,” kata Didi

Wasekjen Demokrat Didi Irawadi mengatakan, pihaknya juga setuju jika Perppu tersebut sifatnya penangguhan. Menurut dia, nantinya Perppu KPK itu ada kesempatan membahas pasal-pasal mana yang dianggap bermasalah.

Di Paripurna, Pemerintah Diminta Tangani Papua, PDIP Bela Jokowi. Jimmy Demianus dari Fraksi PDI Perjuangan membantah itu. Menurut dia, selama ini pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan di Papua.

Sinyal partai Demokrat bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, semakin kencang. Bahkan, sudah melirik kursi di kabinet. Hal ini terungkap dalam diskusi yang diadakan Para Syndicate, dengan tema 'Periode ke-2 Jokowi: Merangkai Gerbong Pendukung vs Menata Barisan Oposisi.

Ambang batas capres 25 persen, upaya Jokowi jegal lawan di 2019? Muncul kecurigaan, penguasa ingin menghalangi adanya capres alternatif pada Pemilu 2019 nanti. Sebab, sejauh ini baru ada dua nama kuat sebagai capres dua tahun mendatang. Mereka adalah Joko Widodo sebagai incumbent dan Prabowo Subianto.

Didi menuntut pihak kepolisian untuk menangkap pelaku dan mengungkap motif atas penyiraman air keras tersebut.

Demokrat meyakini tidak ada aliran dana korupsi Century yang mengalir untuk kampanye SBY-Boediono di Pilpres 2019.

Banyak elite Partai Demokrat yang terjerat korupsi saat berkuasa.

Revisi tersebut didukung enam fraksi di DPR yakni Fraksi PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PPP, dan Golkar.

"Jangan sampai ada letupan di suatu daerah, antisipasi ga siap ini bahaya," ujarnya.

Meski KPU menambah waktu pendaftaran kembali, Didi pesimis masalah calon tunggal terselesaikan.

Aturan pelarangan sanak saudara incumbent maju di pilkada dinilai diskriminatif.

Masing-masing parpol bahkan sudah mulai menghitung dan menargetkan daerah mana saja yang bisa dimenangkan.

Didi menegaskan bahwa partainya berada di tengah.

Koalisi itu akan dilakukan di daerah-daerah yang bukan basis massa Partai Demokrat.

Meski cuma sementara, Demokrat mengapresiasi Jokowi yang mau sedikit mendengarkan aspirasi rakyat.

"Sudah dibaca dan ditandatangani baik-baik kok," kata Didi.