Demo Transportasi Online

Ribuan ojek online geruduk Gedung DPR. Mereka datang dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya adalah mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi ojek online serta penetapan tarif dengan nilai yang wajar, yaitu Rp 3 ribu-4 ribu per kilometer.

Tuntut kesejahteraan, sopir taksi online geruduk kantor Grab. Dalam aksinya massa KKDO mengajukan belasan tuntutan yang di antaranya adalah menuntut tarif minimal Rp 4.600/km, menolak aplikator menjadi perusahaan transportasi, meminta insentif bonus dan menetapkan minimal tarif Rp 20 ribu.

Aksi saling dorong warnai demo sopir taksi online di Kemenhub. Dalam aksinya, mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 karena dianggap yang merugikan driver yang memiliki kendaraan pribadi. Massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian saat menyuarakan tuntutannya.

Aksi ratusan sopir taksi online geruduk Kantor Kemenhub. Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek karena dianggap merugikan mereka.

Nasib driver online jadi sasaran amuk ribuan sopir angkot di Makassar. Seorang pria mengalami luka setelah mobilnya dirusak oleh pendemo karena dianggap driver transportasi online.

Gelar aksi protes, pengemudi Uber lumpuhkan jalanan Brasil. Ratusan pengemudi Uber menolak penerapan aturan undang-undang baru yang dibuat pemerintahannya. Mereka protes adanya aturan baru tersebut dapat mengubah status mereka sama seperti taksi konvensional.

Tolak aturan baru, ratusan sopir taksi online geruduk kantor Menhub. Sekitar 200 sopir taksi online menuntut Menteri Budi Karya terkait revisi PM 26P/2017 stikerisasi mobil, pembatasan wilayah, uji kir ketrik, dan kode khusus nomor polisi kendaraan.

Aksi unjuk rasa puluhan driver Uber tolak promo nol rupiah. Mereka juga menuntut manajemen Uber untuk menaikkan tarif dasar pengemudi Uber Motor.

Aksi sopir Grab demo tuntut pencairan insentif Lebaran. Mereka menuntut pencabutan beberapa peraturan yang dianggap merugikan pengemudi serta menagih pembayaran bonus Lebaran yang masih ditahan.

Ratusan pengemudi ojek online geruduk Kemenhub dan Istana. Mereka menuntut agar UU No. 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan segera direvisi. Mereka juga mendesak adanya perbaikan dalam pemberlakuan tarif dasar, karena tarif dasar yang baru dinilai sangat merugikan pengemudi ojek online.

Para pengendara taksi online yang tergabung dalam Indonesia Online Car (IOC) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/9). Mereka menolak Permenhub 32/2016 karena tidak memihak driver online.

Dalam aksinya, mereka juga melakukan longmarch ke DPR.

Beruntung sopir berhasil diselamatkan warga, namun kondisi taksi mengalami rusak parah.

Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR pun mengalami kemacetan cukup parah.

Taksi resmi yang tak ikut dalam aksi demo menolak keberadaan transportasi online menjadi sasaran pengerusakan.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keberadaan transportasi berbasis online.

Meski dengan pengawalan voorijder, mobil tersebut tetap saja tak bisa menembus aksi unjuk rasa sopir taksi.

Akibatnya, jalan protokol utama mengalami kemacetan hingga lebih dari lima kilometer.

Tak main-main, mereka merusak taksi resmi dan online yang ketahuan mengangkut penumpang.

Pengamanan sweeping sempat sedikit berjalan alot antara polisi dan para sopir.