Demo Transportasi Online

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan unjuk rasa para pengemudi ojek online batal dilakukan saat pembukaan Asian Games, Sabtu (18/8). Sejak jauh-jauh hari Menhub sudah memberikan imbauan kepada pengemudi ojek online agar tidak menggelar aksi unjuk rasa.

Ojek online yang tergabung dalam Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) akan melakukan demonstrasi pada saat Asian Games 2018, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat. Presidium Garda Igun Wicaksono mengatakan, surat pemberitahuan aksi telah dikirim ke kepolisian pada 5 Juli 2018 lalu.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, selama ini ojek tidak dianggap sebagai moda angkutan umum. Dengan demikian diharapkan mengenai skema pentarifan harus lebih rasional.

KSPI melalui Lembaga Bantuan Hukumnya (LBH) akan mendaftarkan judicial review (JR) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu poin yang diminta ialah perubahan pasal 138 ayat 3.

Salah satu pengemudi ojek online, Krisna, mengatakan sebagai mitra kerja selama ini pihak aplikator tidak melibatkan pengemudi dalam menentukan tarif per kilometernya.

Ribuan driver ojek online, GO-JEK dan Grab menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Sumsel, Senin (23/4). Massa menuntut pihak aplikator memperbaiki sistem dan meningkatkan pendapatan.

Ribuan ojek online geruduk Gedung DPR. Mereka datang dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya adalah mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan perundangan sebagai payung hukum bagi ojek online serta penetapan tarif dengan nilai yang wajar, yaitu Rp 3 ribu-4 ribu per kilometer.

Ratusan pengemudi ojek online mulai memadati Jalan Gatot Subroto depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka mulai berdatangan dengan mengenakan seragam perusahaan ojek online yang menaunginya.

Para peserta aksi pun berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan khususnya para pejabat Komisi V Perhubungan DPR dapat memenuhi permintaan mereka.

Selama ini, pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan perusahaan aplikasi jasa ojek online terhadap para pengemudi. "Alasannya belum ada UU yang mengatur transportasi online roda dua," sambung Sugeng.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, kurang lebih ada 15 ribu orang yang akan melakukan aksi mulai pukul 10.00 WIB nanti.

Salah seorang pengojek, Rika mengatakan demo dilakukan karena memprotes tarif yang turun hingga setengah harga dari sebelumnya. Yakni dari Rp 1.600 menjadi Rp 1.300 per kilometer.

Tuntut kesejahteraan, sopir taksi online geruduk kantor Grab. Dalam aksinya massa KKDO mengajukan belasan tuntutan yang di antaranya adalah menuntut tarif minimal Rp 4.600/km, menolak aplikator menjadi perusahaan transportasi, meminta insentif bonus dan menetapkan minimal tarif Rp 20 ribu.

Para sopir yang diperkirakan mencapai 500 orang menuntut kenaikan tarif yang dikenakan kepada penumpang.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, ‎saat ini pihaknya sedang membahas rencana pembuatan perusahaan transportasi online, bersama berbagai pemangku kepentingan di antaranya asosiasi transportasi online dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pakar Transportasi UI, Ellen Tangkudung M.T mengatakan, perubahan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sangatlah mengubah cara kerja. Dan saat ini secara langsung juga mengubah adaptasi masyarakat.

Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, menilai bahwa UU Nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjawab sejumlah pertanyaan soal transportasi online.

Aksi saling dorong warnai demo sopir taksi online di Kemenhub. Dalam aksinya, mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 karena dianggap yang merugikan driver yang memiliki kendaraan pribadi. Massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian saat menyuarakan tuntutannya.

Unjuk rasa semula dilakukan di depan Kantor Dishub Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Kesuma Bangsa, kemudian lanjut ke DPRD kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat. Jelang malam, unjuk rasa belum usai. Sebagian menginap di pinggir Jalan Kesuma Bangsa.

Ribuan pengemudi taksi online di Jawa Timur menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Timur, untuk menuntut revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.