Demo 4 November

Penyebab demo 4 November disinyalir diakibatkan oleh adanya manuver politik, serta tudingan sejumlah pimpinan institusi.

Rentetan aksi massa di ibu kota desak copot & bui Ahok. Jika menengok ke belakang, rentetan aksi buah dari ucapan Ahok saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Besaran gugatan Rp 470 juta didasarkan atas biaya minimal yang dikeluarkan umat muslim sebesar Rp 100.000 per orang saat aksi bela islam. Nantinya, jika gugatan itu dikabulkan, dana tersebut akan digunakan untuk kemasalahatan umat muslim. Semisal pembangunan masjid dan lain-lain.

Survei SMRC: Dukungan demo 411 cerminan sisa kontestasi Pilpres 2014. SMRC menemukan aksi demonstrasi 411 berasal dari sisa-sisa kontestasi Pemilihan Presiden 2014 lalu. Hal ini terlihat dari jawaban responden pemilih Prabowo-Hatta, dengan tingkat dukungan mencapai 54 persen.

Dituding memfitnah SBY, Boni Hargens dipolisikan Demokrat. Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan yang menjadi landasan pelaporan ini adalah terkait dugaan tudingan pengamat politik Boni bahwa SBY di balik demo 4 November.

Forum RT/RW DKI ikut polisikan Ahok soal pendemo 4-11 dibayar. Dewan Penasehat Forum RT/RW DKI Jakarta, M Yamin (64), dengan tegas menolak tuduhan suami Veronica Tan itu. Menurutnya, tidak ada uang sepeserpun yang diterima oleh pengurus Forum RT/RW sebagai peserta yang akan ikut dalam aksi 4 November lalu.

Selama hampir lima jam penyidik Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya memeriksa Ketua Kelompok Solidaritas Merah Putih (Solmet) Sylver Matutina. Sylver diperiksa sebagai saksi pelapor terkait kasus penghasutan diduga dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat orasi pada demo 4 November lalu.

Ormas Solmet bawa video pidato Fahri diduga hasut pendemo 4-11. Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) Sylver Matutina menyambangi Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin (28/11). Kedatangannya untuk menjalani mendampingi pemeriksaan dua orang saksi dari pelapor.

Polri sebut demo 4 November disusupi 9 terduga teroris jaringan ISIS. Kelompok ini hadir untuk membuat keributan lalu mengambil senjata petugas ketika sudah terjadi kekacauan. Kehadiran kelompok teror pada aksi Bela Islam tidak memiliki hubungan dengan penggerak demo yang mengatasnamakan GNPF MUI.

Kasus penistaan agama Ahok dinilai tak sampai ancam kebhinekaan RI. Ferdinand Hutahean mengatakan, mengaitkan tuntutan penegakan hukum kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki T Purnama (Ahok) dengan ancaman kebinekaan adalah pemikiran primitif yang tidak layak ada di era sekarang.

Kasus Dhani, penyidik belum jadwalkan pemanggilan Habib Rizieq. Dari delapan saksi yang dipanggil hanya Eggy Sudjana yang menjalani pemeriksaan.

Senin pekan depan, Komisi III DPR panggil Kapolri soal makar. Benny Kabur Harman mengatakan, pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta penjelasan soal informasi adanya agenda makar dalam demonstrasi pada (28/11) mendatang. Komisi III juga akan menanyakan sumber informasi yang didapat Tito.

"Dasar panggilan ada, dasar laporan fisik juga ada, dipanggil dalam kapasitas apa juga ada. Dan itu panggilan sebagai saksi. Tentunya dikembangkan sebagai saksi adalah upaya penyidik membuat terang suatu pidana jadi apa yang dilihat apa yang diketahui didengar dirasakan saksi itu," jelas Awi

Daripada demo di Jakarta, Risma ajak warga Surabaya ikut Maulid Nabi. "Nanti kalau semua ikutan demo, siapa yang akan menghabiskan makanan di sini. Kita akan buat makanan banyak loh di sini untuk Mauludan," ujar Risma.

Kasus Dhani, Eggy Sudjana pertanyakan polisi tak panggil Jokowi. "Contohnya, waktu Presiden SBY yang merasa terhina pada Zaenal Ma'Arif dia datang sendiri melapor ke polisi," ujar Eggy.

Menurut Ratna, delapan orang saksi tersebut sudah berkoordinasi untuk tidak datang. "Kita koordinasi enggak datang, orang kagak jelas undangannya. Ya kita juga harus menghormati diri, kita kan mau dijadikan bulan-bulanan hukum," jelasnya.

Eggy Sudjana pertanyakan bagian mana ucapan Dhani yang hina presiden. "Menurut ilmu hukum yang saya tahu, pasal 207 KUHP ini berupa yang dimaksud penghinaan kepada penguasa, harusnya yang merasa dihina itu yang melapor." ujar Eggy.

Bareskrim Polri melimpahkan laporan pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebut pendemo 4 November dibayar Rp 500 per orang ke Polda Metro Jaya. Laporan itu diserahkan Bareskrim ke Polda Metro sejak dua hari lalu.

Tim kuasa hukum Ahok kembali ajukan 7 saksi fakta dan 14 saksi ahli. Semua saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkan tidak ada yang baru masih sama dengan saksi-saksi yang dihadirkan pada pemeriksaan sebelumnya. Mengingat, pemeriksaan dilakukan hanya untuk menyempurnakan keterangan para saksi yang masih kurang.

Ada isu makar, ini isi maklumat Polda Metro terkait demo. Tertulis jika dalam penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar.