DAS Batang Toru

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan gugatan perdata terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara terkait kerusakan lingkungan dan banjir senilai Rp4,8 triliun terus berjalan, meskipun ada peninjauan ulang pencabutan izin salah satu perusahaan.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mendesak pengadaan alat berat amfibi untuk membersihkan tumpukan kayu raksasa penyebab banjir di DAS Batang Toru serta pembangunan jembatan permanen vital untuk logistik daerah. Permintaan ini menyoroti urgens

KLH/BPLH ajukan gugatan lingkungan hidup Rp4,8 triliun terhadap enam korporasi perusak ekosistem di Sumatera Utara. Ini wujud komitmen negara untuk pemulihan penuh dan pertanggungjawaban mutlak.

Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas dengan Penyegelan Entitas Kehutanan yang diduga pemicu banjir dan longsor di Sumatera, mengancam delapan entitas lain dengan sanksi serupa.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan hasil pemeriksaan awal terkait fenomena kayu banjir, yang disebut kombinasi pohon tumbang dan material tak alami. Penegakan hukum menanti.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah melakukan penyegelan lahan terhadap empat subjek hukum di Sumatra yang diduga kuat menjadi pemicu banjir dan longsor, dengan delapan subjek lain dalam pantauan.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) intensifkan penyelidikan terhadap 12 subjek hukum di Tapanuli yang diduga kuat menjadi biang kerok kerusakan lingkungan dan pemicu banjir. Siapa saja mereka?

Menteri Lingkungan Hidup resmi memerintahkan Penghentian Operasi Perusahaan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, mulai 6 Desember 2025 untuk audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh.