Dana 1t Untuk Parpol

"Tanggung jawab pembiayaan kampanye harus dibebankan kepada parpol dan pasangan calon."

"Ini Pak Jokowi lagi manjain partai politik, terutama partai politiknya dia (PDIP)," kata Hendri Satrio.

"PAN kan sekarang 9 juta suara dikalikan saja berapa itu. Kecil kan," kata Yandri.

"PKS tidak dalam teriak-teriak harus, tapi kalau pemerintah tetapkan alhamdulillah," ujar Jazuli.

"Sebetulnya yang jadi masalah di sini kan soal angka Rp 1 triliun. Itu tidak etis," kata Didik Irawadi.

Jika dana tersebut dikucurkan secara langsung preseden buruk masyarakat terhadap partai politik semakin melekat.

Dalam teori kepartaian terjadi di manapun, sejatinya tidak ada partai politik yang dibentuk hanya untuk jadi oposisi.

Menurut Ahok dengan dana itu politikus tidak boleh korup dan bergaya hidup sederhana.

"Kalau kemiskinan sudah bisa ditekan serendah-rendahnya, ekonomi baik, ya silakan," kata Jokowi.

"Politik penting karena itu bagian dari maju tidaknya bangsa. Dana parpol ini menurut saya tidak masalah," ujar Emil.

Dia berjanji, PPP kubu-nya akan transparan bila mengantongi dana bantuan pemerintah Rp 1 triliun itu.

Perludem menilai partai politik belum siap mengelola dana sebesar itu.

Ketika diminta laporan oleh Kemendagri, partai politik sering tidak tepat waktu.

"Tapi harus ada pertanggungjawabannya, setiap enam bulan sekali bisa atau tiga bulan," kata Agung.

ICW meminta agar parpol perbaiki sistem transparansi keuangan lebih dulu sebelum diberi Rp 1 triliun.

Argumen Mendagri Tjahjo Kumolo soal dana parpol ini dinilai tak bernalar.

ICW minta agar uang Rp 1 triliun lebih baik diberikan kepada KPK, KY atau bahkan MK.

Tetapi mereka mempertanyakan apakah pemerintah serius menggelontorkan dana sebesar itu buat partai.

"Siap enggak kalau partai terindikasi korupsi dipotong tidak ikut pemilu," kata Tjahjo Kumolo.

Ada parpol yang sepakat, ada pula yang tak setuju atas wacana tersebut.