Menurut Febri, KPK terus berbenah, karena saat ini banyak kekurangan dalam penanganan di bidang korupsi di Indonesia. Contohnya, ada standar internasional disebut korupsi, namun KPK belum bisa menindak karena masih memakai UU nomor 20 tahun 2001.

Menaikkan gaji dan mengancam hukuman berat untuk ASN yang masih terlibat kasus korupsi, lanjut dia, juga dilakukan di negara lain.

Menurut Karding, pernyataan Prabowo adalah blunder. Menurutnya sebagai pemimpin tidak pantas memberikan kelonggaran demikian.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menilai faktor debat sangat penting untuk memenangkan Pilpres 2019. Sebabnya, masyarakat akan menilai apa yang disampaikan dan berbuah kepada elektabilitas paslon.

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyatakan siap mengikuti debat capres perdana malam nanti. Dia mengungkapkan punya ritual khusus sebelum berangkat ke lokasi debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

"Sekarang KPK itu lebih meningkatkan operasi seperti itu. Karena dengan menggunakan penyadapan dan lain-lain, maka hasilnya tentu lebih banyak dengan keadaan sebelumnya," jelas Yusril.

Kurangnya efek jera atau ringannya hukuman terhadap para koruptor dinilai banyak pihak menjadi salah satu penyebab utama 'penyakit' korupsi terus mewabah di Indonesia. Dua pasangan capres cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2019 pun harus memiliki solusi agar korupsi tak terus mewabah.

Data terakhir yang dirilis Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi, posisi Indonesia berada pada angka 37 pada tahun 2017. Angka ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dari tahun 1998 yang bertengger di posisi 20 dari 180 negara.

Keseriusan para kandidat dalam memberantas korupsi sangat ditunggu karena perilaku korup di negara ini disebut-sebut sudah masuk kategori stadium 4.

Sebagai petahana, Jokowi memiliki rekam janji-janji Pilpres 2014 yang belum terlaksana. Termasuk jika bicara tema korupsi.