Bupati Nonaktif Cirebon, Sunjaya Purwadisastra disebut mendapatkan aliran uang dari para pemenang lelang pemerintah. Ia mendapatkan jatah sebesar lima persen dari total anggaran proyek.

Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra diduga melakukan praktik permintaan uang kepada pejabat sejak pertama kali menjabat pada tahun 2014. Salah seorang pejabat di Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta menyisihkan uang Rp 25 juta tiap bulan.

Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra didakwa menerima suap terkait promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ia mempunyai tarif yang bervariasi dan hasil uang tersebut salah satunya digunakan untuk acara PDIP.

Jaksa memutar rekaman percakapan antara Sunjaya dan ajudannya, Deni. Terdengar bahwa Sunjaya menanyakan uang dengan kode 100. Dalam dakwaan diketahui bahwa 100 itu adalah nominal Rp 100 juta.

KPK menduga Sunjaya Purwadisastra memasang tarif untuk setiap jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon. Untuk tarif jabatan Camat, Sunjaya mematok harga Rp 50 juta.

Sekjen PDIP sudah berkomunikasi dengan Nico Siahaan yang menjadi saksi penyelidikan KPK. Dia menegaskan partai tak terima duit yang diduga berasal dari jual beli jabatan yang dilakukan Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan dan penerimaan gratifikasi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR Fraksi PDIP, Junico BP Siahaan atau Nico Siahaan. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Dicky pernah menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan pernah menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan. Dicky akan menggantikan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Cirebon Rahmat Sutrisno yang juga menjabat sebagai Sekda Kabupaten Cirebon.

Selain Sunjaya, penyidik KPK juga memperpanjang penahanan penyuap Sunjaya, yakni Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon Gatot Rachmanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat mobil terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadi Sastra. Empat mobil yang merupakan barang bukti tersebut saat ini dititipkan di Mapolresta Cirebon.

Lokasi yang digeledah tim penyidik KPK di antaranya yakni, Kantor Dinas PUPR, Rumah Kepala Dinas PUPR, Rumah Kepala Bidang Bintek, dan Rumah saksi lain di Cirebon.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno resmi diberi tugas sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Cirebon, Jumat (26/10). Ini sesuai dengan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri setelah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Febri mengatakan tarif uang dipasang Bupati Sunjaya tersebut berlaku relatif tergantung strategis atau tidaknya jabatan.

Ekspresi Bupati Cirebon saat ditahan KPK. KPK menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra membantah menerima gratifikasi sebesar Rp 6,4 miliar.

Dalam kasus suap jual beli jabatan, Sunjaya diduga menerima uang Rp 100 juta dari Gatot. Pemberian suap dilakukan agar Sunjaya melantik Gatot sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.