Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya bakal melakukan evaluasi internal terkait duit sumbangan Rp 250 Juta dari Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya Purwadisastra, tersangka jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. Duit yang diduga hasil jual beli jabatan itu dikaitkan dengan kegiatan partai di Hari Sumpah Pemuda.

Kabar aliran dana itu disampaikan KPK saat memeriksa anggota DPR RI dari PDIP, Nico Siahaan. Hasto sendiri menegaskan partai tidak tahu menahu bahwa ada duit hasil bancakan yang masuk ke kas kegiatan PDIP.

"Itu kan artinya mungkin orang per orang kami akan memberikan teguran sanksi kami akan lakukan evaluasi dulu, tapi partai tidak menerima hal tersebut," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11).

Hasto menjelaskan, partai diperbolehkan menerima sumbangan karena diatur dalam perundangan dengan ketentuan batasan. Cuma pihaknya tidak bisa mengawasi satu persatu asal usul duit yang diberikan oleh anggota.

"Ketika dana itu diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ya kalau itu diterima partai, partai bertanggungjawab, kalau itu diterima anggota, ya tugas kami menertibkan anggota," tegasnya.

Hasto mengaku sudah berkomunikasi dengan Nico Siahaan yang menjadi saksi penyelidikan KPK. Dia menegaskan partai tak terima duit tersebut.

"Saya sudah kontak ke saudara Nico, jadi tidak ada aliran itu. Karena kalau ada aliran, ya ke PDIP ya. Kalau ada aliran ke PDIP ya itu kami enggak berani memecat, ketua kan kami pecat yang bersangkutan kami berikan sanksi pemecatan kepada Pak Sunjaya," ucapnya.

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP, Junico BP Siahaan atau akrab disapa Nico Siahaan buka suara terkait pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan tidak tahu menahu dan tidak terlibat kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Pria yang dulu dikenal sebagai presenter ini sudah memenuhi panggilan lembaga anti rasuah pada Kamis (29/11). Selama lima jam, dia ditanya aliran dana dari Sunjaya Rp 250 juta untuk acara Sumpah Pemuda di bulan Oktober.

"Jadi, saya perlu klarifikasi bahwa saya tidak ada hubungannya dengan kasus jual beli (jabatan) di Cirebon," katanya saat ditemui di Bandung, Jumat (30/11).

Nico menjelaskan, pada 28 Oktober 2018, PDIP mengagendakan acara sumpah pemuda di Jiexpo, Jakarta. Saat rapat, semua jajaran panitia sudah tersusun. Nico ditunjuk sebagai ketua pelaksana.

Panitia menganggarkan Rp 1 miliar untuk acara itu. Dia pun menginformasikan kepada kader untuk gotong royong membantu dengan sumbangan.

"Anggarannya kan sudah ditetapkan, nah seperti biasa kan namanya acara partai, kader (PDIP) tahu dan berinisiatif memberikan sumbangan. Dari siapa-siapanya saya tidak tahu, karena koordinatornya banyak," terangnya.

Termasuk Sunjaya yang memberikan sumbangan sebesar Rp 250 juta, Nico mengaku tidak memintanya langsung.

"Saat kita rapat untuk acara, Sunjaya datang. Saya juga tidak tahu dia mau datang. Nah dia bilang mau nyumbang, tidak ngomong ke saya. Dikirimnya ke rekening salah satu kader, namanya Elvi," ucapnya.

Pada tanggal 22 Oktober Sunjaya mengirimkan uang sumbangan. Sehari kemudian Sunjaya dicokok KPK. Mengetahui hal itu, Nico menginstruksikan untuk tidak menggunakan uang sumbangan dari Sunjaya, karena khawatir akan menimbulkan masalah.

"Uangnya masuk, tapi setelah tahu dia (Sunjaya) diambil (KPK), uangnya tifak dipakai. Mau diserahkan, saya tidak tahu harus menyerahkannya ke siapa. Akhirnya uang itu saya serahkan ke KPK pada saat saya memenuhi panggilan KPK," terangnya.