Budi Gunawan Tersangka

Persetujuan ini diambil usai Komisi I melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Budi Gunawan, kemarin.

KPK mendoakan uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan di Komisi I DPR berjalan lancar.

Ada pihak yang mempermasalahkan dua komisioner KY itu saat memberikan komentar tentang hasil praperadilan Budi Gunawan.

Fahri meminta agar KPK introspeksi diri total.

Penghentian gelar perkara kasus Budi Gunawan tak perlu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun internal Bareskrim Polri dan saksi ahli bersilang pendapat atas penghentian pengusutan kasus Komjen Budi Gunawan.

Menurut Johan sesuai putusan praperadilan KPK tak berhak lagi menangani kasus tersebut.

"Itu menjadi otoritas penuh dari Polri terhadap penanganan kasus tersebut."

Meski demikian Polri bantah bahwa kenaikan pangkat anggotanya karena sukses menangkap Bambang Widjojanto.

"Harapan saya, KPK akan berikan penjelasan ke kita," kata Budi Waseso.

"Saya kira tepat dan yang bersangkutan juga clear and clean terkait masalahnya," kata Tjahjo.

""Sebenarnya secara hukum sudah selesai. Tapi daripada muncul pertanyaan kita gelar perkara terbuka," tegas Waseso.

"Sehingga kemungkinan (pelantikan BG) bisa itu minggu depan. Kemudian ada desakan, kalau bisa sekarang saja."

"Kalau tidak ada persetujuan presiden, seharusnya itu bisa cacat hukum," kata Ade Armando.

"Sudah bertemu, saya perintahkan kepada Kapolri untuk melakukan konsolidasi kelembagaan," ujar Jokowi.

Kabareskrim mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan gelar perkara terbuka terkait kasus Komjen Budi Gunawan ini.

Tony memastikan setelah undangan diterima, Kejagung bakal menghadiri gelar perkara tersebut.

"Saya menghubungi mereka dulu semua. Kalau mereka sudah bulat semua nanti kita gelar," katanya.

Polri mengaku serba salah dengan agenda gelar perkara yang belakangan malah dikritik.

Koordinasi tersebut dilakukan tujuh hari sebelumnya untuk mengetahui konfirmasi kehadiran mereka.