Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa Deputi Bidang Pasar Saham BPJS TK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS TK, Senin (15/3).

Pemeriksaan saksi yang dilakukan tersebut untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti atas kasus yang kini sedang ditangani pihaknya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, seorang saksi yang diperiksa yakni seorang Direktur Keuangan.

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap tiga saksi tersebut dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dan juga fakta hukum atas kasus tersebut.

Chairman Infobank Institute, Eko B Supriyanto menyayangkan, penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kasus penurunan nilai investasi (unrealized loss) BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, hanya karena atas laporan masyarakat, kasus ini bisa kontra produktif bagi pengembangan pasar modal.

Dugaan tindak pidana atas penurunan nilai investasi (unreliazed loss) BPJS Ketenagakerjaan akhir-akhir ini tengah ramai diperbincangkan. Kasus ini kemudian banyak disamakan dengan yang terjadi pada Jiwasraya dan Asabri.

Pengamat Hukum Pasar Modal Indra Safitri menilai, siapa saja yang masuk ke pasar modal, baik itu individu maupun lembaga milik negara seperti BPJS Ketenagakerjaan, mereka harus diperlakukan sama secara hukum sebagai investor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, saksi yang diperiksa yakni CT selaku Dealer Pasar Uang BPJS-TKI.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja ke depannya.

Mantan Jubir Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, selain aksi di Kantor Pusat Kejaksaan Agung, aksi juga dilakukan secara virtual oleh puluhan ribu buruh di media sosial.

Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.

Jaksa penyidik telah menggeledah Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan, Senin (18/1), kemudian menyita sejumlah data dan dokumen. Namun saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Jonli menyebutkan, proses hukum terhadap PT Dungo sudah tahap penyidikan. Pihaknya telah mengirim Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) ke jaksa.

"Kami meminta untuk hentikan direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Deputi humasnya. Deputi humas juga kena karena berbohong, bermain retorika kata-kata yang menutupi indikasi dugaan mega korupsi Rp20 triliun akibat salah kelola dana investasi saham dan reksa dana."

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal resmi melayangkan surat permintaan penyelamatan dana buruh di BPJS Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Presiden Joko Widodo. Menyusul terjadinya dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 20 triliun yang membelit BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka yang diperiksa yakni RP selaku PIC PT Bahana TCW Investment Management, EAE selaku Direktur PT Bahana Sekuritas dan ES selaku PIC PT Danareksa Sekuritas.