BPJS Haram

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan pihaknya tengah bersiap untuk menyelenggarakan program produk jaminan kesehatan berbasis syariah. Mengingat sebelumnya hasil Ijtima Ulama menyebut banyaknya sorotan yang mengharamkan BPJS Kesehatan.

MUI merekomendasikan pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka BPJS.

Padahal, dalam penyusunannya telah mengikutsertakan perwakilan asosiasi pekerja.

"Padahal seringkali sakit menimpa tanpa terduga dan tidak mungkin ditunda," kata Agung Sedayu.

"BPJS belum berjalan lebih baik mekanisme rujukannya. Belum berjalan maksimal, ada yang numpuk di Puskesmas," kata Siti.

Lebih besar ketimbang tahun sebelumnya sekitar Rp 2,6 triliun.

"Kenapa kami minta? Supaya masyarakat jangan ada keragu-raguan."

"Itu kewenangan MUI tentu berikan kesempatan MUI dan BPJS mendalami apa yang sebenarnya terjadi," kata Lukman.

Selain OJK, tim tersebut terdiri dari unsur MUI, DJSN, BPJS Kesehatan, dan pemerintah.

Sidang memberikan sejumlah rekomendasi agar BPJS berjalan sesuai dengan Syariat Islam.

DKR Depok menyatakan setuju jika BPJS haram karena menurut mereka hingga saat ini merugikan rakyat.

"Kalau dia menyebutkan alasan halal atau haram itu gimana," kata Djarot.

Ma'ruf Amin juga mengatakan kebijakan itu sebenarnya sudah dikeluarkan lama, sejak Juni 2015.

Program BPJS lahir dari UU yang ‎dibahas secara serius oleh pemerintah dan semua fraksi partai politik yang di DPR.

MUI menilai, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, BPJS tidak memenuhi syariat Islam.

"Banyak masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi terbantu dengan program ini," ujar Okky Asokawati.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa jika BPJS Kesehatan haram.

"Banyak masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi terbantu dengan program ini."

MUI mengharamkan BPJS Kesehatan karena pengelolaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

Kuba mengirimkan dokter-dokter hingga ke pelosok negeri.