Kepala BPH Migas, Fanshrullah Asa menjelaskan, munculnya PP 48/2019 sebagai pengganti PP 01/2006 ini bakal memotong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hilir migas hingga sekitar Rp 300 miliar.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan target 170 penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga pada akhir 2019. Hingga hari ini, sudah ada 162 titik BBM Satu Harga beroperasi.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, PT AKR Corporindo mengajukan penghentian penugasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar bersubsidi untuk tahun 2019. Usulan tersebut sudah dilakukan secara internal sejak Mei 2019.

Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas melakukan sejumlah cara untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) cukup selama periode mudik Lebaran 2019. Hal ini juga menindaklanjuti kelangkaan BBM jenis Premium dan Pertamax di tol dan wilayah Mesuji dan Tulang Bawang menjelang hari raya Idul Fitri.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurulla Asa mencatat, dari 5.518 unit SPBU, baru ada 314 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Petamina (Pesero) yang menerapkan digitalisasi hingga Maret 2019.

Ketua BPH Migas M Fansrullah Asa meminta PT Pertamina untuk menjadikan Kalimantan Barat sebagai percontohan pembentukan stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU) mini. Mengingat kondisi geografis yang cukup sulit dan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kepala Seksi Akun Pengaturan dan Tarif Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Raden Mas Irawan Bayu Kusuma mencatat keberadaan jaringan gas (jargas) mampu menekan angka impor tabung LPG hingga 2.831 ton atau Rp 18,08 miliar pada tiap bulan di tahun 2018.

BPH Migas Tetapkan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga. BPH Migas telah menetapkan harga gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK) di 7 kabupaten/kota. Gas bumi untuk RT-1 dan PK-1 ditetapkan sebesar Rp 4.250/M3, sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 sebesar Rp 6.250/M3.

Produksi gas bumi dari Kalimantan selama ini sebagian besar diolah menjadi LNG yang didistribusikan untuk memenuhi komitmen LNG Domestik dan Ekspor. Saat ini, Konsumen besar gas bumi di Kalimantan didominasi oleh Badak NGL sebesar 470 MMSCFD (26 persen).

Pemerintah bersama badan usaha terkait telah membentuk tim satuan tugas (satgas) dan posko nasional sektor ESDM dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru.

"Harusnya tiap satu kecamatan di Bengkulu idealnya ada satu Sub Penyalur. Tapi ini kebutuhannya masih sangat besar karena gap nya lumayan besar.

Kunjungan kerja Kepala BPH Migas ke PT Badak NGL. Tak hanya mengunjungi PT Badak NGL, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dan tim melakukan audiensi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam rangka mendorong implementasi pembangunan pipa gas trans Kalimantan.

"Ini adalah perintah langsung dari Presiden yaitu ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang samapai Merauke harga BBM ingin sama rata dan peresmian ini adalah bentuk mewujudkan keadilan sosial tersebut," ujarnya.

Kesepakatan bersama ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, konsumsi solar bersubsidi hingga 15 Oktober 2018 sudah mencapai 82 persen atau sebesar 12 juta kilo liter (Kl) dari kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 14,6 juta kl.

Kepala BPH Migas Fansurullah meminta agar masyarakat di Kabupaten Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, tidak melakukan pembelian dan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di SPBU, hanya diperuntukkan untuk konsumen akhir.

Anggota komite BPH Migas Muhammad Ibnu Fajar, mengatakan konsep sub-penyalur ini ialah salah satu upaya mengurangi praktik ilegal Pertamini yang pertumbuhannya kian masif di masyarakat. Selain itu, kata dia, konsep sub-penyalur bertujuan untuk memperluas pendistribusian sub-penyalur sendiri di Indonesia.

"Jadi dari kuota yang ditetapkan sebesar 11,8 juta Kilo Liter (KL), realisasinya sudah 5.226.120 KL atau 44,29 persen. Sehingga masih ada 6.673.880 KL."