Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara yang memiliki peradaban yang semakin tinggi dan punya tata kelola yang bisa diandalkan, dapat dilihat dari bagaimana treatment-nya terhadap barang milik negara atau asetnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan serah terima barang milik negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2022 tahap 2. Penyerahan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat, karena BMN dibangun menggunakan APBN.

Purnama menyampaikan bahwa selama 5 tahun terakhir, nilai aset pemerintah mengalami kenaikan khususnya pada tanah. Seiring dengan kenaikan tanah, maka menurut Purnama nilai aset pemerintah di hulu migas otomatis turut mengalami kenaikan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima barang milik negara (BMN) hasil pembangunan instansi senilai Rp 222,58 triliun. Ini merupakan hasil pembangunan Kementerian PUPR yang alokasinya berasal dari APBN.

"Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit 515 pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan surat presiden RI nomor R-57/Pres/12/2021 perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara."

Diwe melanjutkan, pada 2021 sebanyak 75 kementerian dan lembaga sudah tercatat dalam program ABMN, dengan aset gedung yang diasuransikan senilai lebih dari Rp36 triliun.

Maka dari itu, diharapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, SKK Migas, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bisa menyelesaikan inventarisasi dan penilaian BMN.

Kementerian Keuangan sertifikasi sebanyak 23.652 bidang tanah Barang Milik Negara (BMN) sejak Januari hingga 24 November 2021. Pada awal tahun, kementerian ini menargetkan mampu mensertifikasi tanah sebanyak 26.790 bidang tanah.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara (BMN) sejak Januari sampai Oktober 2021 telah mencapai Rp801,6 miliar. Angka tersebut meningkat 20,93 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp662,6 triliun.

Aset negara tersebut terdiri dari tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Sementara itu, runway bandara, terminal bus, dan terminal di pelabuhan juga merupakan barang milik negara.

Kementerian dan lembaga tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepolisian Negara RI.