Agraria

Bareskrim Polri mengungkap 32 laporan konflik agraria di 12 Polda, dengan delapan kasus telah diselesaikan melalui restorative justice.

Penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap.

Permintaan itu merupakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Polda NTT.

Kanwil BPN Sulteng dan LPPM UIN Datokarama Palu bersinergi mempercepat sertifikasi tanah wakaf Sulteng, memastikan kepastian hukum aset umat dan mencegah penyerobotan. Kolaborasi ini melibatkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan KKN tematik.

Senator Aceh Sudirman Haji Uma mengadukan konflik lahan HGU di Aceh Timur ke BAP DPD RI, menyoroti dugaan pencaplokan tanah ulayat warga oleh perusahaan perkebunan. Warga menuntut keadilan.

Ombudsman RI berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp130,26 miliar sepanjang tahun 2025, menegaskan perannya dalam pengawasan pelayanan publik yang berdampak sistemik dan transparan.

Kanwil BPN DKI Jakarta memastikan layanan pertanahan tetap beroperasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, memberikan kemudahan bagi masyarakat mengurus aset tanah.

Pakar sistem informasi memuji langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat Sistem Informasi Pertanahan, dinilai strategis mencegah sertifikat ganda dan wujudkan kepastian hukum agraria.

Perwakilan Ombudsman Kepri berhasil menyelesaikan 190 laporan dari 800 pengaduan masyarakat hingga Oktober 2025, dengan maladministrasi pertanahan menjadi isu utama. Temukan detail penyelesaian laporan Ombudsman Kepri dan kasus-kasus yang ditangani.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pembentukan tim dilakukan setelah diadakannya rapat pengganti Badan Musyawarah Pimpinan DPR.

BPN NTT gencar dorong penerapan sertifikat tanah elektronik untuk perlindungan hak masyarakat dan cegah sengketa. Temukan bagaimana inovasi ini menjamin kepastian hukum!