Dalih keuangan bengkak, Prancis stop makanan halal napi Muslim
Merdeka.com - Badan administrasi tertinggi di Prancis berencana untuk membatalkan pemberian makanan halal untuk narapidana di penjara Saint-Quentin-Fallavier. Penjara ini terletak di Grenoble, Prancis. Alasan pembatalan tersebut, karena rencana ini dinilai kurang praktis.
"Karena biaya keuangan dan kebutuhan yang tinggi untuk penjara," demikian pernyataan badan administrasi Prancis itu, dilansir dari laman Islam.ru, Selasa (22/7).
Sejak tahun lalu Menteri Kehakiman Prancis, Christiane Taubira, telah menentang keras usulan ini. Sebab, rencana ini melanggar Undang-Undang sekuler Prancis yang melarang ekspresi beragama di tempat umum.
Sebelumnya, usulan ini berasal dari seorang narapidana muslim di penjara tersebut. Kemudian, narapidana ini membawa kasus ini ke pengadilan administrasi setempat.
Narapidana tersebut mengakui bahwa di penjara tersebut tidak menyediakan makanan halal dan ha tersebut merupakan pelanggaran hak narapidana muslim.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah negara ternyata sudah menerapkan kebijakan pemberian makan gratis untuk anak sekolah sejak tahun 1940-an.
Baca SelengkapnyaMenurut Mentan, pertanian semakin maju karena dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMakan berlebih bisa terjadi pada saat berbuka puasa, hindari terjadinya hal ini terutama ketika berkembang menjadi penyimpangan makan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penutupan dilakukan karena di tahun ini tidak ada lagi orderan atau pemesanan yang masuk dari vendornya.
Baca SelengkapnyaPada saat berbuka puasa, terdapat sejumlah makanan yang terbaik untuk dikonsumsi demi kesehatan dan kebugaran tubuh.
Baca SelengkapnyaMerdeka.com merangkum informasi tentang rekomendasi makanan musang yang paling disukai, dan ampuh bikin hewan peliharaan jadi gemuk.
Baca SelengkapnyaSebagai alternatif makanan yang diminati di Indonesia, gorengan sering dijadikan pilihan untuk takjil saat berbuka puasa.
Baca SelengkapnyaSektor pertanian negara itu pun mengalami penurunan produksi, karena kurangnya modal, peralatan, pupuk hingga insektisida yang dibutuhkan oleh para petani.
Baca SelengkapnyaWapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca Selengkapnya