WNA Dibatasi Masuk, Anggota DPR Sebut Cegah Masalah Papua Diinternasionalisasi
Merdeka.com - Anggota Komisi I Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira, menilai kebijakan pemerintah yang membatasi Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Papua tak ada salahnya dalam situasi sekarang. Menurutnya, situasi di Papua saat ini dimanfaatkan sebagian pihak hingga disoroti dunia internasional.
"Saya kira sebagai negara yang berdaulat kita bisa membatasi, enggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua selama mereka memberikan indikasi-indikasi bahwa keberadaan mereka itu justru untuk mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua ini," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Andreas mengatakan, di luar negeri hanya mengetahui permasalahan Papua tentang isu rasisme dan diskriminasi. Padahal, persoalan sesungguhnya tidak seperti itu.
"Ini yang saya kira hal-hal yang menjadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan masalah Papua ini. Kalau orang bicara di LN soal Papua, orang enggak akan terlalu peduli lagi. Tapi ketika bicara soal rasialis diskriminasi, itu yang jadi masalah," ungkapnya.
Lebih lanjut, Andreas meminta kepada pemerintah untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan secara kebudayaan dalam menangani permasalahan Papua.
"Saya kira hal-hal tindakan yang bertindak pidana kriminal harus ditindak tegas. Tetapi juga pemerintah dalam hal ini ya secepatnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa pendekatan kebudayaan, penyelesaian masalah melalui pembangunan di Papua itu tetap harus berjalan. Karena prosesnya selama ini sudah berjalan baik," tandasnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto mengatakan, pemerintah membatasi akses masuk turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat. Hal itu bertujuan guna keamanan usai demonstrasi yang berujung kerusuhan di sana.
Akses kedatangan orang asing ke Papua dan Papua Barat untuk sementara dibatasi hingga situasi keamanan kondusif. Menurut Wiranto, negara memiliki hak melakukan pembatasan kedatangan WNA dalam rangka keamanan nasional.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca Selengkapnya4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dilaporkan Usai Serang Prabowo Soal Lahan, Anies: Kita Serahkan Kepada Bawaslu
"Sebagai warga negara tentu berhak melaporkan. . Kami serahkan kepada Bawaslu," tuturnya," kata Anies
Baca SelengkapnyaPasok Amunisi dan Berulang Kali Terlibat Penyerangan, Anggota KKB Papua Diserahkan ke Jaksa
Penyidik Satreskrim Polres Nduga menyerahkan anggota KKB Papua, ED alias Altau kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaPPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaKondisi Terkini Sugapa Papua Usai Pembakaran Rumah Warga dan Penyerangan Pos TNI-Polri oleh KKB
Kapolres mengaku, aksi penyerangan disertai penembakan itu dilakukan KKB sejak Jumat (19/1) dari segala arah.
Baca SelengkapnyaJokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua
Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca Selengkapnya13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'
Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca Selengkapnya