Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menilai, pertemuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menandakan kader Demokrat mulai realistis bergabung ke koalisi pendukung Joko Widodo. Hal ini karena wacana Demokrat menggagas poros ketiga sulit terbentuk.

"Itu tanda-tanda kawan-kawan dari Demokrat itu mulai realistis karena poros baru yang digagas itu tidak terbentuk juga. Maka ada alternatif selain ke Prabowo juga ke Pak Jokowi," kata Awiek sapaan Baidowi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/7).

Awiek menganggap, SBY adalah tokoh yang selalu memperhitungkan segala sesuatu dengan rasional dan matang. Untuk itu, dia menyebut SBY telah melihat kubu Jokowi memiliki kans kemenangan lebih besar.

"Maka beliau akan melihat kira-kira potensi kemenangan ada dimana share kekuasaannya dapat dimana gitu. Ngapain kita memaksakan calon seseorang yang akhirnya kalah, kenapa kuta tidak bernegoisasi dengan orang calon yang potensi menangnya besar," tegasnya.

PPP, kata Awiek, menilai syarat-syarat dalam kontrak politik Demokrat yang diajukan kepada Jokowi tak ada yang istimewa. Namun, semua keputusan tergantung kepada Jokowi.

"Kalau kita melihat syarat-syarat yang diajukan oleh Demokrat itu syarat-syarat yang biasa saja, tidak ada yg istimewa dan setiap kontestasi setiap 5 tahun syarat-syarat seperti itu selalu muncul,"

Awiek mengklaim, koalisi pendukung Jokowi sifatnya sangat terbuka jika Demokrat ingin bergabung. "Kalau kami di koalisi, semakin banyak bergabung semakin bagus alhamdulillah," tandas Awiek.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Agus Hermanto melakukan pertemuan dengan PDIP, Jumat (13/7) kemarin. Usai pertemuan, PDIP dan Demokrat komit untuk mengintensifkan komunikasi antar kedua partai jelang Pilpres 2019.

Namun, pertemuan itu juga menuai gejolak di internal Demokrat. Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menilai, Agus bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas inisiatif pribadi, tanpa persetujuan DPP Demokrat.