Wacana setor Rp 20 M, Tim Akom bilang 'belum maju sudah diperas'
Merdeka.com - Muncul wacana setiap calon ketua umum Partai Golkar harus menggelontorkan duit sebesar Rp 20 miliar pada Munaslub mendatang. Anggota Timses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo menilai wacana yang digulirkan Panitia Munaslub tidak masuk akal dan pemerasan.
"Kalau seperti itu sama saja kita belum maju tapi sudah diperas," ujar Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/4).
Bamsoet berpandangan, sah-sah saja jika setiap calon ketua umum diharuskan berpartisipasi dalam gelaran Munaslub Partai Golkar di Bali, bulan depan. Akan tetapi, tegas dia, nominal sumbangan yang harus dikeluarkan para calon dalam taraf wajar.
Setoran dana Rp 20 miliar demi kepentingan politik, dianggapnya hanya alasan yang dibuat-buat. Oleh sebab itu, dia berharap para aparat penegak hukum bisa turut andil mengawasi perhelatan Munaslub Golkar.
"Alah sudah lah, itu kan alasan yang dicari-cari saja. Oleh sebab itu kita minta keterlibatan penegak hukum untuk mengawasi kalau ada suap, tapi jika dilakukan oleh penyelenggara negara kalau bukan penyelenggara negara kan bukan urusan," jelas Bamsoet.
Sebelumnya, Ketua Organizing Committe Zainudin Amali mengatakan, pada dasarnya wacana setoran dana Rp 20 miliar bagi setiap calon ketua umum Golkar bertujuan agar tidak terjadi jual beli suara. Antara calon ketua umum Partai Golkar dengan DPD sebagai pemilik suara.
"Mau dilarang apapun komunikasi pasti terjalin antara caketum ke peserta. Membujuk orang dan sebagainya tapi ada imbalan sesuatu. Ini yang mau dieliminir. Bagaimana caranya teman-teman peserta bisa dapat bantuan transport dan lain-lain. Tapi tidak boleh milih berdasarkan bantuan kandidat," ujar dia saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca SelengkapnyaCak Imin tak menjawab kapan hak angket bakal diusulkan secara resmi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kakek tukang talenan menyita perhatian Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Baca SelengkapnyaSementara terkait potensi gejolak akibat hak angket, kata Sudirman, hal itu tidak bisa dikaitkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya