Merdeka.com - Direktur Komunikasi dan Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong mengatakan tidak ada alasan untuk tidak transparan atas rekapitulasi suara Pilpres 2019. Pernyataan Usman itu menyikapi sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang enggan membuka akses proses rekapitulasi penghitungan suara.

Menurut Usman, sebuah data yang akan disuguhkan ke publik harus didasari dengan data dan proses yang benar. Oleh sebab itu, dia meminta kubu Prabowo untuk membuktikan data yang dipublikasi secara transparan.

"Transparansi adalah pertanggungjawaban kepada publik bahwa apa yang kita lakukan itu benar adanya. Dan saya kira tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kalau benar ada real count yang dilakukan oleh siapapun ya buka saja, kalau tidak mau membuka kita khawatir ternyata memang tidak ada," kata Usman di posko pemenangan TKN, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Usman mengimbau pihak BPN Prabowo mau terbuka data serta proses rekapitulasi real count yang mereka klaim sebagai kemenangan 02. Jika kekhawatiran akan ada hack atau serangan terhadap data mereka, menurut Usman, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan.

Dia menyinggung website Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pelbagai lembaga pemantau pemilu yang melakukan hitung cepat secara transparan tanpa khawatir terkena serangan hacker. Atas dasar ini, kata Usman, pihak BPN seharusnya sudah berinisiatif memproteksi data mereka.

"Jadi saya kira tidak beralasan tidak mau membuka karena takut misalnya dihack, ditembus, diganggu, buktinya kami melakukan secara terbuka, KPU melakukan secara terbuka, bahkan lembaga-lembaga yang melakukan quick count juga sudah membuka bagaimana metode mereka bagaimana sistem mereka, apa sistem IT yang mereka pakai, ternyata itu tidak ada masalah," ujarnya.

Sebelumnya secara terpisah, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengungkap alasan pihaknya belum diungkapkannya hasil penghitungan suara Pilpres yang dilakukan internal. Kata dia, semua itu karena masalah keamanan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, jika BPN Prabowo membuka penghitungan suara di internalnya maka akan ada pusat penghitungan datanya akan segera diretas atau diserang hacker. Serangan bahkan dikatakan Fadli terjadi berkali-kali.