Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak Kuorum, Kahar Muzakir Batal Dilantik Jadi Ketua Komisi XI DPR

Tak Kuorum, Kahar Muzakir Batal Dilantik Jadi Ketua Komisi XI DPR Sidang paripurna ke-14 DPR. ©2022 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Komisi XI DPR batal mengganti Ketua Komisi XI dari Dito Ganinduto menjadi Kahar Muzakir. Padahal, agenda pelantikan itu dijadwalkan digelar pada Rabu (30/3) siang ini.

Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara mengatakan, alasan pembatalan pelantikan itu lantaran rapat Komisi XI tidak memenuhi kuorum. Hanya lima fraksi yang hadir.

"Terakhir sudah lima fraksi, tapi pimpinan (DPR) sudah mengagendakan besok pagi," ujar Amir kepada wartawan, Rabu (30/3).

Pimpinan DPR menjadwalkan kembali pelantikan ketua komisi XI itu pada Kamis (31/3). Pelantikan akan digelar esok hari sekitar pukul 10.00 WIB.

"Dijadwalkan ulang besok (Kamis, 31 Maret 2022), jam 10.00," ujar Amir.

Namun, Amir tidak menjelaskan lebih lanjut fraksi mana saja yang hadir dalam agenda pelantikan Kahar hari ini.

"Saya juga ikut (pelantikan) melalui zoom karena lagi di luar," katanya.

Fraksi Golkar merotasi posisi Ketua Komisi XI. Kahar Muzakir menggantikan posisi Dito Ganinduto. Pergantian itu tercatat dalam surat Fraksi Partai Golkar DPR RI Nomor SJ.00.1105/FPG/DPRRI/III/2022 yang bertanggal 17 Maret 2022.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Harap Kasus TPPU Panji Gumilang Diusut Tuntas
Komisi III DPR Harap Kasus TPPU Panji Gumilang Diusut Tuntas

Nasir menegaskan, kasus TPPU yang melibatkan Panji Gumilang harus menjadi prioritas utama.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada Istri Ridwan Kamil, Ini Deretan Caleg Lolos Senayan dari Dapil Jabar
Ada Istri Ridwan Kamil, Ini Deretan Caleg Lolos Senayan dari Dapil Jabar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menuntaskan agenda penetapan hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.

Baca Selengkapnya
Ini Agenda Gibran Usai Ditetapkan KPU Sebagai Capres-Cawapres Terpilih
Ini Agenda Gibran Usai Ditetapkan KPU Sebagai Capres-Cawapres Terpilih

Penetapan capres dan cawapres terpilih itu seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (22/4) kemarin.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya