Tak Dapat Jatah Kursi di Kabinet, PKPI Klaim Tetap Dukung Jokowi Tanpa Syarat
Merdeka.com - Tak ada satu pun kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Namun, PKPI menyatakan tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Bahwa belum ada kader PKPI yang mendapatkan amanah, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, karena ini hak prerogatif Beliau. Kami memberikan dukungan tanpa syarat, ini komitmen tulus kami," kata Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan dilansir Antara, Jumat (25/10).
Sesuai haluan partai dan sebagai partai pendukung pasangan Jokowi-Amin, PKPI telah berkomitmen sejak awal bukan hanya untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin, namun juga untuk mengawal jalannya pemerintahan lima tahun ke depan.
"Kami meyakini bahwa penetapan para wamen hari ini juga merupakan keputusan terbaik Presiden dan Wakil Presiden, demi lebih memuluskan roda pemerintahan," ujar dia.
Menurutnya para wamen dapat memperkuat Kabinet 2019-2024 dalam menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaSementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca Selengkapnya