Tahukah Anda? Integrasi MBG Koperasi Merah Putih Maluku Utara Jadi Contoh Nasional, Gandeng Ekonomi Rakyat!

Mendagri apresiasi integrasi MBG Koperasi Merah Putih di Maluku Utara. Strategi ini dinilai selaras perkuat gizi dan dorong ekonomi mandiri. Bagaimana model ini bisa direplikasi?

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Tahukah Anda? Integrasi MBG Koperasi Merah Putih Maluku Utara Jadi Contoh Nasional, Gandeng Ekonomi Rakyat!
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia kreatif mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi dunia usaha, agar tidak terus bergantung pada pusat. (Merdeka.com)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Inovasi ini melibatkan penggabungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Koperasi Merah Putih, sebuah langkah yang dinilai dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

Strategi inovatif ini secara langsung selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat program gizi nasional. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi yang mandiri, khususnya yang berbasis pada kelembagaan rakyat seperti koperasi.

Penggabungan ini memungkinkan koperasi berfungsi sebagai penyedia sekaligus penyalur program MBG, memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Model ini tidak hanya menguntungkan koperasi tetapi juga memudahkan penyediaan makanan bergizi, menciptakan sinergi positif yang diharapkan dapat direplikasi secara nasional.

Strategi Visioner untuk Gizi dan Ekonomi Lokal

Terobosan yang diinisiasi oleh Gubernur Sherly Tjoanda ini mendapat pengakuan luas, termasuk dari Mendagri Tito Karnavian yang menyebutnya sebagai ide brilian. "Jadi koperasi sudah ada offtaker MBG, koperasi untung dan MBG juga tidak sulit cari penyedia. Itu idenya Bu Sherly, dan kalau bisa daerah-daerah lain mencontoh ini," kata Tito.

Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana), Ricky Ekaputra Foeh, juga memberikan apresiasi serupa. Menurut Ricky, kebijakan ini merupakan strategi yang sangat visioner karena mampu memadukan dua tujuan penting: pemenuhan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal melalui peran aktif koperasi.

Ricky menambahkan bahwa jika dijalankan dengan integritas serta pengawasan yang ketat, kebijakan ini akan memberikan dampak ganda yang signifikan. Dampak tersebut mencakup terbentuknya generasi yang lebih sehat dan penguatan ekonomi rakyat yang lebih kokoh, menunjukkan potensi besar dari integrasi MBG Koperasi ini.

Mengatasi Kendala Program Gizi Melalui Koperasi

Ricky Ekaputra Foeh menyoroti bahwa program MBG di banyak daerah seringkali menghadapi berbagai kendala. Tantangan umum yang muncul meliputi distribusi yang tidak merata, kualitas penyediaan yang belum konsisten, hingga masalah menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Dengan melibatkan koperasi sebagai mitra utama, tantangan-tantangan tersebut dapat ditekan secara signifikan. Koperasi memiliki fungsi ganda sebagai penyedia sekaligus penyalur MBG, sehingga mampu menjamin ketersediaan dan kualitas pasokan. Ini berarti produk lokal dari petani, nelayan, dan UMKM dapat diserap oleh koperasi, kemudian diolah atau disalurkan menjadi paket makan bergizi.

Kolaborasi ini memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MBG tidak terbuang sia-sia, melainkan ikut memutar roda ekonomi lokal. Dampak turunannya sangat positif, di mana koperasi memperoleh ruang usaha yang sehat dan berkelanjutan, sementara masyarakat secara luas mendapatkan akses gizi yang lebih baik dan terjamin.

Prasyarat Replikasi Model Maluku Utara sebagai Best Practice Nasional

Inisiatif yang diperkenalkan oleh Gubernur Maluku Utara ini dinilai memiliki potensi besar untuk direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. Namun, Ricky Ekaputra Foeh menekankan bahwa ada beberapa prasyarat penting yang harus dipenuhi agar model ini dapat berhasil dan memberikan dampak maksimal.

Prasyarat pertama adalah memastikan bahwa kelembagaan koperasi di daerah tersebut sehat dan aktif beroperasi, dengan manajemen yang transparan dan akuntabel. Kedua, diperlukan regulasi dan anggaran yang jelas serta memadai untuk secara resmi melibatkan koperasi dalam pelaksanaan program gizi.

Terakhir, penting untuk menyediakan pelatihan yang komprehensif bagi anggota koperasi. Pelatihan ini harus mencakup manajemen operasional, pengelolaan rantai pasok yang efisien, dan literasi keuangan yang kuat. Jika semua syarat ini dijalankan dengan baik, model integrasi MBG Koperasi dari Maluku Utara ini berpotensi menjadi best practice nasional yang patut dicontoh.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi