Tahukah Anda, 12 Kelompok BEM se-Kendari Diajak DPRD Sultra ke Jakarta Bawa Tuntutan ke DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah proaktif dengan mengajak para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari kampus negeri dan swasta se-Kota Kendari. Ajakan ini bertujuan agar para mahasiswa dapat bersama-sama berangkat ke Jakarta. Misi utama perjalanan ini adalah untuk menyampaikan langsung berbagai tuntutan mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, di Kendari, Senin malam, mengemukakan inisiatif ini sebagai bentuk fasilitasi terhadap aspirasi dan tuntutan yang telah disampaikan mahasiswa saat demonstrasi. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa suara mahasiswa dapat didengar secara langsung oleh para anggota DPR RI. Hal ini juga merupakan upaya untuk membangun kepercayaan mahasiswa terhadap proses penyampaian aspirasi.

Langkah ini diambil mengingat adanya ketidakpercayaan mahasiswa terhadap efektivitas penyampaian aspirasi melalui metode konvensional seperti faksimile. Tariala menekankan bahwa dengan membawa langsung tuntutan tersebut, mahasiswa dapat melihat sendiri sejauh mana aspirasi mereka diproses. Ini juga menjadi jembatan antara mahasiswa dan pemerintah pusat, terutama karena tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan nasional.

Mewujudkan Aspirasi Mahasiswa Langsung ke Pusat

Keputusan DPRD Sultra untuk mengantar langsung tuntutan mahasiswa ke Komisi II DPR RI merupakan respons terhadap keraguan yang selama ini dirasakan oleh para demonstran. Mahasiswa seringkali merasa aspirasi mereka tidak sampai atau tidak ditindaklanjuti ketika hanya dikirim dalam bentuk faksimile. Oleh karena itu, pendekatan langsung ini diharapkan dapat meyakinkan bahwa setiap poin tuntutan akan benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dan DPR RI.

La Ode Tariala menjelaskan bahwa ajakan ini juga bertujuan agar para ketua BEM dapat secara langsung menyaksikan perjalanan tuntutan mereka. Ini penting karena isu-isu yang diangkat merupakan kebijakan pusat yang memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan di tingkat nasional. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menyampaikan, tetapi juga mengawal proses penyampaian aspirasi tersebut.

Dalam demonstrasi yang berlangsung sebelumnya, tercatat ada sebanyak 12 kelompok mahasiswa dari berbagai kampus yang bertemu dengan DPRD Sultra. Mereka datang untuk menyampaikan beragam tuntutan yang menjadi perhatian publik. Inisiatif DPRD Sultra ini menunjukkan komitmen untuk menjembatani aspirasi masyarakat Sultra, khususnya mahasiswa, kepada pemerintah pusat.

Ragam Tuntutan Mahasiswa dari Berbagai Kampus

Para pendemo membawa sejumlah tuntutan krusial yang mencerminkan keresahan masyarakat dan mahasiswa. Tuntutan tersebut meliputi beberapa isu penting yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dan penegakan hukum. DPRD Sultra berkomitmen untuk membawa semua poin tuntutan ini ke Jakarta.

Berikut adalah beberapa tuntutan utama yang disampaikan oleh mahasiswa:

• Meminta tunjangan anggota DPR RI dipotong atau bahkan dihilangkan.
• Mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
• Menuntut penghapusan beberapa pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
• Meminta penindakan terhadap tindakan represif kepolisian yang dianggap sering merugikan massa demonstran.
• Menuntut pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang merugikan demonstran.

Tariala menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan aspirasi murni dari mahasiswa dan masyarakat di Sultra. Oleh karena itu, DPRD Sultra merasa berkewajiban untuk menjadi jembatan yang efektif dalam membawa langsung aspirasi ini ke pemerintah pusat. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Apresiasi Terhadap Proses Demokrasi yang Damai

Selain fokus pada penyampaian aspirasi, Ketua DPRD Sultra juga memberikan apresiasi tinggi terhadap jalannya demonstrasi. Ia memuji kinerja petugas TNI dan Polri yang berhasil mengamankan aksi dengan mengutamakan dialog dan pendekatan persuasif. Proses ini menunjukkan kematangan dalam penanganan demonstrasi, di mana keamanan dan ketertiban tetap terjaga tanpa mengesampingkan hak berpendapat.

Tariala juga mengapresiasi massa demonstran yang mampu menyampaikan aspirasi mereka dengan aman dan damai. Menurutnya, demonstrasi hari itu merupakan contoh penyaluran aspirasi yang terbaik. Mahasiswa menunjukkan bahwa mereka dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara yang tertib dan konstruktif. Ini mencerminkan semangat demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Sinergi antara mahasiswa, aparat keamanan, dan DPRD Sultra dalam mengelola demonstrasi ini menjadi contoh positif. Dengan adanya fasilitasi dari DPRD, aspirasi mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik. Ini juga menunjukkan bahwa dialog dan kerja sama merupakan kunci dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews