Survei Charta Politika: Mayoritas Masyarakat Sangat Memaklumi Money Politic
Merdeka.com - Charta Politika Indonesia memaparkan hasil survei mengenai money politic atau politik uang dalam pesta demokrasi yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Direktur Charta Politika Indonesia, Muslimin mengatakan, politik uang sangat dimaklumi oleh masyarakat Jakarta serta daerah lainnya saat Pilkada hingga Pemilu.
"Memang mayoritas bahkan sangat tinggi memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima itu. Jadi masyarakat dari Pileg ke Pileg bahkan pilkada kalau kita lihat respon masyarakat cukup memaklumi, mereka sudah terbiasa menerima hal itu," ujar Muslimin di kawasan Jakarta Selatan, Senin, (11/2).
Namun, kata Muslimin, masyarakat umumnya hanya menerima uang dan belum tentu memilih calon atau pihak yang memberi uang.
"Siapa yang memberikan kita terima soal memilih nanti, karena janji politik Caleg menurut publik belum tentu di tepat," tuturnya.
Muslimin merinci, di Dapil DKI Jakarta 1 pada Pemilu 2019, sebanyak 58,2 persen masyarakat memaklumi politik uang, 31,3 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab 10,5 persen.
Untuk Dapil DKI Jakarta 2, sebanyak 47,0 persen masyarakat menjawab bahwa politik uang dapat dimaklumi, kemudian 41,0 persen politik uang tidak dapat dimaklumi, dan responden yang tidak menjawab 12,0 persen.
Kemudian, untuk Dapil DKI Jakarta 3, sebanyak 42,6 persen masyarakat memaklumi politik uang, 47,6 persen masyarakat menolak politik uang dan responden yang tidak menjawab 9,8 persen.
Muslimin menambahkan, masyarakat juga menginginkan hadiah berupa sembako, kaos, kalender, mukena, topi, dan payung dalam kampanye. Menurutnya, masyarakat yang menginginkan hadiah berupa sembako untuk Dapil DKI Jakarta 1 sebanyak 30,7 persen, Dapil DKI Jakarta 2 sebanyak 36,0 persen dan Dapil DKI Jakarta 3 sebanyak 40,8 persen.
Dengan hal tersebut, kata dia, politik uang di tengah masyarakat masih tinggi karena kurangnya masalah faktor pendidikan politik itu sendiri. "Menurut saya pendidikan politik terhadap publik memang masih sangat rendah," ujarnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSurvei Charta Politika: 63% Masyarakat Tak Setuju Praktik Dinasti Politik
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaCharta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaSurvei Terbaru Charta Politika Per Wilayah: Prabowo Sapu Bersih Kemenangan, Anies Kalah di Semua Daerah
Survei Charta Politika digelar pada 4 Januari - 11 Januari 2024
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos
Masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaSurvei Pilpres Terbaru Indikator: 38,8% Anggota Aktif NU di Jatim Dukung Capres Pilihan Jokowi
Survei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.
Baca SelengkapnyaCharta Politika Terbaru: Prabowo-Gibran 42,2%, Ganjar-Mahfud 28% dan AMIN 26,7%
Ketua Peneliti Charta Politika Nahrudin menyebut, elektabilitas Ganjar-Mahfud mengalami rebound sebesar 1,5 persen dibanding 2023.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya