Sudirman mengingatkan, Jokowi merupakan pimpinan tertinggi dalam bernegara yang sikap dan tindak-tanduknya menjadi teladan orang-orang yang dia pimpin.
Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said mengungkapkan bahaya dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara boleh berkampanye dan memihak di Pemilu 2024.
Menurut Sudirman, ucapan Jokowi itu berisiko. Pasalnya, Jokowi merupakan pimpinan tertinggi dalam bernegara yang sikap dan tindak-tanduknya menjadi teladan orang-orang yang dia pimpin.
"Yang paling berisiko bagi saya adalah, kita ini seperti kehilangan sumber keteladanan baik. Dan itu berbahaya untuk standar dalam bernegara, kalau hal teknis kita bisa benerin dengan baik, dengan cepat," kata Sudirman Said di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.
"Tapi kalau soal moral, etik, soal apa yang sikapnya keteladanan itu membutuhkan waktu lama (untuk diperbaiki)," sambung Sudirman.
"Sikap itu yang tadi Anda bilang resikonya sangat besar karena yang rusak norma," ujar Sudirman.
Mantan Menteri ESDM ini menilai, imbas pernyataannya itu, kecondongan Jokowi mendukung salah satu pasangan calon (paslon) semakin jelas.
"Itu juga menjadi, contoh buruk dari praktik demokrasi," ucap Sudirman.
Kemudian, Sudirman menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres Pilpres 2024.
Aturan itu, kata Sudirman, diterobos dengan berbagai cara hingga Gibran akhirnya menjadi salah satu peserta Pilpres 2024.
Publik, lanjut Sudirman, bisa saja legowo menerima pencalonan Gibran, jika tidak ada embel-embel putra presiden, tak merubah undang-undang, dan sebab pertolongan paman yang kala itu menjabat ketua MK.
"Tapi itu semua diterobos. Sehingga menghasilkan pertama yang kita ingat ada soal etik dalam pencalonan. Kedua ini makin hari makin ada penurunan norma demi capai tujuan, yang tujuannya adalah untuk kepentingan keluarga," kata Sudirman.
Presiden Jokowi menyatakan presiden boleh memihak salah satu calon di Pilpres 2024. Jokowi menegaskan, dirinya boleh berkampanye.
Jokowi menjawab itu saat ditanya soal menteri yang tidak ada hubungannya dengan politik tetapi menjadi bagian dari tim sukses di pemilu 2024.
"Kan ini hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak! boleh," kata Jokowi.
Namun, dia mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gak boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," ucapnya.
Kepala Negara lalu ditanya apakah bisa memastikan tidak ada Konflik kepentingan. Dia menjawab, yang jelas dalam aturan tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ucapnya.
Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca Selengkapnya
Menurut Sudirman, seluruh elemen bangsa di tanah air tengah menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Kritis dari sivitas akademika dari berbagai kampus ke pemerintahan Presiden Jokowi disebut bakal menyumbang perolehan suara ke AMIN
Baca Selengkapnya
Sudirman mengaku teringat dengan suasana politik di 1998.
Baca Selengkapnya
Kata Sudirman, situasi saat ini lebih kompleks ketimbang pada masa lalu.
Baca Selengkapnya
Budiman mengingatkan IKN merupakan sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan bangsa.
Baca Selengkapnya
Budiman menolak anggapan jika Prabowo sebagai peniru Jokowi.
Baca Selengkapnya
Dia menyebut, seorang pemimpin yang berpikir sangat legalistik bakal mementingkan kemauan diri sendiri.
Baca Selengkapnya
Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi