Sidang Tahunan 2025, Ketua DPR Puan Maharani: Mangan Ora Mangan, Sing Penting Ngumpul

Sidang Tahunan 2025 digelar hari ini di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (15/8). Dalam sidang, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dan menyinggung soal kedaulatan rakyat serta semangat kebersamaan di hari peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

"Hari ini, kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Puan mengawali pidatonya.

"Delapan puluh tahun kita berdiri sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang dipersatukan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya," sambungnya.

Puan menilai, Pancasila bukan hanya sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, ia mengingatkan bahwa mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan.

"Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa," ujar cucu Proklamator RI, Soekarno itu.

Menurut Puan, kekuatan tersebut tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Di mana kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif seluruh anak bangsa.

"Seperti pepatah dalam kearifan Jawa 'Mangan ora mangan, sing penting ngumpul'. Yang berarti mengutamakan kebersamaan dari pada mengejar kepentingan masing-masing," ucapnya.

Puan menyebut, jiwa sosial itulah yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Kebersamaan itu, disebutnya diperkuat dalam konstitusi, dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara.

Ia menegaskan, rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, dan rakyat berdaulat atas budaya bangsa.

"Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan menyinggung soal demokrasi nasional yang berakar kokoh pada sila keempat Pancasila, yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sila keempat Pancasila dijelaskannya merupakan prinsip yang membimbing seluruh anak bangsa bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat, dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, dan dilandasi musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan," jelasnya.

Mantan Menko PMK itu menyampaikan, demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

"Demokrasi kita, bukan hanya tentang 'saya', akan tetapi tentang 'kita'. Kita yang berdaulat; kita yang sejahtera; dan kita yang berkebudayaan," paparnya.

Diketahui, selain Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sidang bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR juga turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga/instansi Negara.

Di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Ketum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kemudian, Ketum Partai Demokrat yang juga Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Imipas Agus Adrianto, Ketum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Menag Nazaruddun Umar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin.