Merdeka.com - Ketua DPR, Setya Novanto yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP disebut dapat memperburuk citra parlemen. Seperti diketahui, Novanto banyak disorot media dalam beberapa hari terakhir setelah ia menghilang saat penyidik KPK mendatangi rumahnya untuk penjemputan paksa. Ditambah lagi dengan kecelakaan yang dialami sesaat sebelum rencananya menyerahkan diri ke KPK pada Kamis (16/11) malam.

Hal ini disampaikan pegiat antikorupsi dari Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, Minggu (19/11) di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Zainal mengatakan, kasus ini tak hanya berpengaruh terhadap citra DPR, tapi juga parpol.

"Kalau itu (perburuk citra DPR) sudah pasti. Dan bisa berganda menurut saya bukan hanya ke DPR tapi juga ke partai," jelasnya.

Zainal juga mengaku heran atas sikap para Anggota DPR dalam menyikapi kasus pimpinannya itu. Bahkan menurutnya DPR tak bersikap sama sekali dan lebih banyak menyerang KPK.

"Sikapnya malah lebih banyak menyerang ke KPK dibanding menggambarkan bagaimana proses penegakan hukum yang baik dan itu membuat citra DPR itu kemudian makin akan lemah dan menghilang," tegasnya.

Kasus Setnov, seharusnya juga menjadi catatan penting bagi Golkar. Ia mencontohkan, Partai Demokrat yang suaranya turun drastis pada Pemilu 2014 karena kadernya banyak tersangkut kasus korupsi. Dari 20 persen suara pada Pemilu 2009, suara partai pimpinan SBY itu terjun menjadi hanya 10 persen. Persoalan ini harus menjadi catatan besar bagi parpol.

"Mudah-mudahan publik bisa memberikan perspektif yang sama dan ini menjadi ajang yang baik untuk menegur bahwa partai-partai yang enggak serius dengan agenda pemberantasan korupsi itu sangat mungkin dikesampingkan oleh publik," terangnya.

Parpol dianalogikan sebagai sebuah bisnis kepercayaan. Seseorang harus punya akseptabilitas dalam mendulang kepercayaan publik. Kepercayaan publik kepada parpol maupun politisi harus dipertahankan. Jika ada kader partai yang tak lagi dipercaya dan diterima publik, Zainal menyarankan agar segera diganti. Termasuk juga sebagai pimpinan di DPR.

"Basis kepercayaan itu harus dipertahankan karena bagaimana cara mempertahankan basis kepercayaan ya mengganti orang yang sudah tidak dipercaya. Itu rumusan sederhana. Dan DPR termasuk partai," jelasnya.

Jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menolak mengganti Setnov sebagai ketua karena belum berstatus terdakwa, MKD menurutnya jangan hanya terpaku pada status tersebut. Dalam kasus Setnov, dia tak hanya diduga tersangkut korupsi tapi cara dia menghadapi aparat penegak hukum.

"Jadi kalau kita hanya berpaku pada status apakah tersangka, terdakwa dan sebagainya itu banyak perdebatan, tidak tunggal. Tapi kalau kita lebarkan spektrumnya kita lihat soal cara dan sebagainya dan dia tak bisa berkonsentrasi atas tugas-tugasnya di DPR itu seharusnya jadi pertimbangan yang tidak kalah pentingnya," jelasnya.

"Menurut saya MKD tidak melakukan bagian yang sangat penting. Yang bagian yang sangat penting adalah bagaimana penegakan hukum kasus korupsi terhadap Setya Novanto. Setelah dari situ baru kemudian kita bicara penegakan etik terhadap dia," lanjutnya.