Setelah korupsi, giliran narkoba mendera Partai Golkar

Merdeka.com - Partai Golkar tak henti-hentinya didera musibah. Belum usai berita tentang keterlibatan sang ketua umum Setya Novanto dalam korupsi e-KTP, kini salah satu kader partai berlogo pohon beringin itu terjerat narkoba.

Dia adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar Indra J Piliang. Dia ditangkap di sebuah room karaoke Diamond club di kawasan Taman Sari, Jakarta, Rabu (13/9). Dia sedang asyik berdua bersama temannya yakni Romi Fernando (32) dan M Ismail Jamani (35).

Barang bukti seperti satu set alat isap sabu atau bong bekas pakai, dan satu korek gas disita dalam penangkapan itu. Hasil pemeriksaan polisi, Indra dinyatakan positif menggunakan obat terlarang jenis sabu.

"Bahwa yang bersangkutan sudah menggunakan jenis sabu selama 1 tahun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (14/9).

Indra adalah alumni fakultas sejarah UI yang pernah turun ke jalan untuk menggulingkan kekuasaan Orde Baru pimpinan Soeharto. Sebelum di Golkar, Indra pernah bergabung bersama Amien Rais di Partai Amanat Nasional (PAN). Pada tahun 2008, dia baru bergabung di Golkar.

Indra juga dikenal kerap membangkang dari keputusan politik Partai Golkar. Seperti saat Pemilu 2014, dia memilih dukung Jokowi-JK ketimbang ikuti perintah partai yang mendukung Prabowo-Hatta.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan partainya tak ada toleransi bagi kader yang terjerat kasus korupsi dan narkoba. Dia mengatakan, untuk dua hal ini partainya berkomitmen tegas memberikan sanksi kepada kader.

"Kalau soal itu kita satu, tidak ada toleransi untuk korupsi dan narkotika!," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Kamis (14/9).

Pada Pilkada DKI Jakarta, Indra juga tak nurut keputusan Golkar. Mantan calon Wali Kota Pariaman ini memilih dukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketimbang mendukung Ahok-Djarot.

Indra sederet politisi yang menambah citra buruk partai politik. Khususnya Golkar, sebelum ini juga partai penguasa Orde Baru ini tengah disorot karena KPK menetapkan sang ketum Novanto sebagai tersangka.

Novanto diduga menerima uang lebih dari setengah triliun dari proyek e-KTP. Hingga kini, kasusnya masih bergulir di KPK. Terakhir, KPK hendak memeriksa Novanto pada Senin 11 September kemarin. Sayang, Novanto sakit, dirawat di RS Siloam, Jakarta.

Novanto pun telah beberapa kali membantah terlibat korupsi e-KTP. Dia bahkan menantang KPK untuk membuktikan kapan dan dimana ia menerima duit sebanyak yang dituduhkan KPK itu.

Bukan cuma sang ketum, KPK juga baru saja menangkap kader Golkar yang menjadi Bupati Batu Bara, OK Arya. OK telah ditetapkan menjadi tersangka setelah disebut menerima suap dari kontraktor dalam proyek pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut.

"Dalam OTT ini mengamankan Rp 346 juta rupiah bagian dari fee proyek senial Rp 44 miliar yang diduga diterima Bupati Batu Bara melalui para pelantara," kata Wakil Ketua KPK, Alexader Marwata, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/9)

Tak heran jika Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional pada tahun 2016 menurun dibandingkan dengan 2015. Kepala BPS RI, Kecuk Suharyanto menerangkan IDI tahun 2016 hanya mencapai 70,09 dalam skala indeks 0-100.

"Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Ada tiga aspek di dalam menentukan IDI yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Tiga aspek ini mengalami penurunan poin dibandingkan tahun 2015.

Agar indeks ini meningkat di tahun mendatang, Suharyanto mengatakan ada beberapa indikator yang harus mendapat perhatian. Di antaranya kaderisasi parpol yang masih buruk dan demonstrasi anarkis.

"Indikator-indikator itu kalau diperbaiki kehidupan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik," jelasnya.