Merdeka.com - Bawaslu, Polri dan Kejaksaan Agung telah melakukan MoU untuk melakukan untuk menangani tindak pidana pemilu. Penanganan itu nantinya akan ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Asrena Polri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa penyidik khusus untuk menangani kasus tindak pidana pemilu.

"Kami sudah persiapkan penyidik khusus yang dilatih untuk penegakkan hukum ini, mereka juga berintegritas yang tidak pernah terkena pelanggaran disiplin. Penyidik dikhususkan untuk menangangi tindak pidana pemilu agar memudahkan koordinasi antara Bawaslu dan juga kejaksaan," katanya di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Rabu (5/12).

Sementara itu, Jampidum Noor Rachmad mengungkapkan, Sentra Gakkumdu saat ini tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Terlebih untuk pemilihan jaksa untuk menangani tindak pidana pemilu.

Lihat Pemilu 2024 di Liputan6.com

"Sekarang dengan dulu itu tak jauh berbeda, untuk jaksa juga begitu, ada pilihan-pilihan minimal punya pengamalan dua tahun sebagai jaksa dan pernah menangani pidana pemilu. Tetapi karena jaksa terbatas, jadi masih ada yang nyambi lain," ungkapnya.

"Tapi berbeda sekarang mengingat perkara tindak pidana ini sangat khusus karena ada limitasi waktu yang sangat terbatas, yang terpenting harus memaksimalkan peran dalam Sentra Gakkumdu ini agar tidak terkendala dengan limitasi waktu itu," sambungnya.

Selain itu, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, konsep dasar dari Sentra Gakkumdu ini merupakan pusat aktivitas penegakkan hukum tindak pidana pemilu. Sehingga, masuknya laporan, pemeriksaan hingga kesimpulan berpusat di Sentra Gakkumdu.

"Tindak pidana yang dimaksud sesuai dengan UU 2017, tidak merujuk pada ketentuan UU lainnya. Gakkumdu dibentuk di Bawaslu RI, kemudian di Bawaslu provinsi sampai pada tingkat Bawaslu kabupaten kota. Sesuai dengan tingkatan, tentu jajaran kepolisian dan kejaksaan juha berdampingan dengan Bawaslu daerah. Ada beberapa permasalahan penegakkan hukum tindak pidana pemilu," jelas Ratna.

"Maksud dari keberadaan Sentra Gakkumdu ini, sentra Gakkumdu ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, ini sangat berkaitan dengan keterbatasan waktu penanganan pelanggaran sehingga dibutuhkan forum ini untuk penyamaan pola penanganan tindak pidana, mencapai efektivitas penindakan pidana pemilu," tutup Ratna.