Sekjen PDIP Ungkit Pemilu 2009, Demokrat Ingatkan Kasus Suap Harun Masiku

Selasa, 26 Oktober 2021 07:14 Reporter : Ahda Bayhaqi
Sekjen PDIP Ungkit Pemilu 2009, Demokrat Ingatkan Kasus Suap Harun Masiku SBY dan Jokowi di Istana Negara. ©2014 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi dingin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkit kemenangan Demokrat pada Pemilu 2014. Herzaky mengatakan, kalau Hasto bahas kecurangan Pemilu, jelas tertangkap ada kader PDIP yang menyuap komisioner KPU.

Dia menambahkan terlebih ada kader PDIP masih buron. Herzaky pun menyinggung juga kasus korupsi bansos oleh eks Mensos Juliari Batubara.

"Lagi pula, kalau bahas-bahas kecurangan Pemilu, jelas-jelas yang tertangkap tangan sedang menyuap komisioner KPU itu kan kader PDIP di Pemilu 2019. Apalagi, salah satu kadernya, Harun Masiku, masih buron sampai dengan saat ini. Kalau Pemilu 2009, tidak ada kasus seperti itu. Jangan memutarbalikkan fakta. Rakyat juga tahu," ujar Herzaky dalam keterangannya dikutip Selasa (26/10).

"Belum lagi kalau bahas-bahas bansos, jelas-jelas yang tertangkap basah korupsi bansos di kala pandemi, kan Juliari Batubara, kader PDIP. Bukan Demokrat," kata dia.

Herzaky juga menilai serangan Hasto terhadap Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono karena rakyat kangen era SBY.

"Demokrat dan SBY diserang lagi, karena mungkin banyak rakyat yang kangen era Bapak SBY dan Demokrat saat mereka bisa hidup enak, tidak susah seperti sekarang. Kemiskinan turun drastis, pengangguran turun secara signifikan," ujar Herzaky.

Herzaky mengatakan, sepuluh tahun pemerintahan SBY penduduk miskin berhasil dikurangi. Dari 8,42 juta jiwa atau 842 ribu pertahun. Sementara, lanjut Herzaky, era pemerintahan Joko Widodo hanya mengurangi 2,94 juta penduduk miskin, atau 588 ribu per tahun sebelum pandemi melanda.

"Begitu pula dengan pengangguran. Selama pemerintahan SBY, pengangguran berkurang sebanyak 3,01 juta orang. Atau, 301 ribu orang per tahun. Jauh di atas era Jokowi, yang hanya mampu mengurangi pengangguran 140 ribu selama lima tahun, atau 28 ribu saja per tahun," jelas Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky bilang angka pengangguran dan kemiskinan melonjak dratis pasca pandemi Covid-19. Sehingga wajar rakyat kangen era SBY dan Demokrat.

"Tentu, harapan kita, pemerintahan Joko Widodo bisa memanfaatkan waktu tersisa selama tiga tahun ini, untuk bisa mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin sebanyak mungkin," katanya.

Herzaky menyarankan Hasto untuk mengisi narasi positif di publik. Bukan malah menyebarkan tuduhan tidak berdasar.

"Saran kami, mari kita isi ruang publik, dengan narasi-narasi positif berdasarkan data dan fakta, untuk
ikut mengedukasi dan memberikan teladan untuk masyarakat. Jangan malah ikut-ikut menyebarkan tuduhan tak berdasar, apalagi kabar bohong dan fitnah," pungkasnya.

Sekjen PDIP Ungkap Banyak Mahasiswa Lakukan Kajian Bandingkan Jokowi dan SBY

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, banyak mahasiswa yang berminat mendapatkan beasiswa untuk melakukan kajian akademis membandingkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata Hasto, peminatnya mencapai 53 dari mahasiswa S2 dan S3 berbagai latar belakang perguruan tinggi ternama.

"Peminatnya sangat banyak, mencapai 53 orang. Sebagian besar mengambil program S2 dan S3 dan berasal dari kalangan perguruan tinggi ternama. Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, University Sains Malaysia. Kajian penelitian antara lain mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, kelembagaan organisasi pemerintahan dll" ujar Hasto dalam keterangannya, Senin (25/10).

Penelitian itu, kata Hasto, penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian bisa menjadi bagian pendidikan politik. Serta bisa diketahui kepemimpinan presiden apakah untuk bangsa dan negara atau kepentingan popularitas.

"Dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional, hasil penelitian itu nantinya sangat penting sebagai bagian pendidikan politik bangsa tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab dan bagaimana legacy seorang presiden diambil. Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto bilang kajian kualitas pemilu dengan kepemimpinan presiden juga penting. Ia mencontohkan pada tahun 2009 ada partai politik yang memperoleh kenaikan suara 300 persen. "Apakah hal tersebut sebagai hasil kerja organisasi atau campur tangan kekuasaan," kata Hasto.

"Penelitian tentang kualitas pemilu sangat penting, mengingat saat ini sedang dibahas tahapan Pemilu. Bagi PDI Perjuangan upaya peningkatan kualitas Pemilu menjadi tema kajian akademis yang sangat menarik karena obyektif dan bisa metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis," tambahnya.

Hasto mengatakan, riset dan analisis kebijakan ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan sistem politik Indonesia.

"Dengan mengedepankan riset untuk analisis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan bagaimana sistem politik Indonesia benar-benar mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengingatkan semua pihak, tidak etis membanding-bandingkan kinerja presiden. Sebab masing-masing presiden punya kelebihan dan kelemahan.

"Sebenarnya membanding-bandingkan presiden satu dengan presiden lainnya itu tidak etis. Karena bagaimanapun juga setiap presiden itu memiliki gaya kepemimpinan yg berbeda dan masing-masing presiden memiliki keunggulan dan kelemahan," ujar Syarief kepada wartawan, Minggu (24/10).

"Partai Demokrat sangat menghargai semua presiden dan mantan-mantan presiden Indonesia," ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI ini menuturkan, setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan masing-masing. Presiden Jokowi tidak mengikuti gaya presiden sebelumnya.

"Karena setiap presiden memiliki gaya masing-masing. Tidak bisa gayanya SBY, diminta supaya dilakukan oleh Jokowi atau gayanya Ibu Mega harus diikuti oleh SBY, tidak bisa," kata Syarief.

"Ibu Mega ya Ibu Mega, SBY ya SBY, Jokowi ya Jokowi," tegasnya. [gil]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini