Sekjen PDI-P ungkap kriteria cawapres Jokowi

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah mendeklarasikan calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Partai berlambang kepala banteng ini mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kedua kalinya menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Sekarang, PDI-P sedang mencari calon wakil presiden yang pas untuk mendampingi Jokowi maju di Pilpres 2019 nanti. Sampai saat ini, PDI-P belum memutuskan siapa yang akan jadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019 nanti. PDI-P sendiri memiliki beberapa kriteria.

"Orientasi partai politik bukan hanya sekadar siapa yang akan jadi wakil presiden," ucap Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 8 April 2018.

Menurut Hasto, orientasi partai politik dalam mencari kandidat wakil presiden agar sistem presidensial bisa bekerja secara efektif dengan orientasi kesejahteraan untuk rakyat. Belajar dari periode pertama, legitimasi yang kuat dari rakyat perlu mendapatkan implementasi dari parlemen.

"Sehingga aktualisasi seluruh kebijakan presiden akan diperkuat dan dipercepat dengan dukungan yang ada di parlemen tersebut," ucap dia.

Hasto menambahkan, saat ini tidak hanya melihat hubungan mesra dan harmonis PDI-P dengan Partai Golongan Karya (Golkar) saja. Tetapi, terjadi hubungan timbal balik dengan seluruh partai politik pengusung Presiden Jokowi, yakni Nasdem, Hanura, Perindo dan PSI.

"Semua bergerak seirama karena pemerintahan Pak Jokowi yang turun ke bawah ini harus didukung bersama-sama," tutur Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto sedikit menyinggung soal optimisme pemaparan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Nasional III Kemaritiman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang digelar di Kantor DPP PDI-P.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar itu, memaparkan soal bonus demografi Indonesia yang bisa membawa Indonesia pada pertumbuhan ekonomi. Sekaligus Indonesia akan menjadi 10 negara terbesar di dunia pada 2030 mendatang.

Bahkan dalam pemaparannya, Airlangga berharap pada 100 tahun Indonesia merdeka, pada 2045, bisa masuk lima negara terbesar di dunia.

Ucapan Airlangga tersebut mengacu pada hasil riset dari dari PricewaterhouseCoopers (PWC), salah satu penyedia jasa auditor terbesar di dunia. "Ini bukan kata saya loh, ini berdasarkan riset," tutur Airlangga mempertegas ucapannya tersebut.