Sekjen NasDem: Semakin cepat Setnov mundur dari Ketua DPR semakin baik
Merdeka.com - Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate menyarankan, Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR setelah resmi ditahan oleh KPK. Dengan mundur dari jabatan Ketua DPR, Setnov bisa fokus menghadapi proses hukum kasus e-KTP di KPK.
"Semakin cepat Nov mundur semakin baik, karena bisa fokus kasus hukum pribadinya. DPR bisa berfungsi normal dan tidak diangkut pautkan dengan kasus pribadi," kata Jhonny saat dihubungi merdeka.com, Senin (20/11).
Selain itu, menurutnya, jika Setnov mengundurkan diri, maka proses pergantian Ketua DPR tak terlalu rumit. Fraksi Golkar hanya tinggal mengusulkan nama pengganti Setnov untuk diplot menjadi Ketua DPR.
"Fraksi Partai Golkar langsung mengusulkan pergantian. Sejalan dengan UU MD3 agar DPR bisa berfungsi normal," tegasnya.
Oleh karena itu, Jhonny meminta Fraksi Golkar untuk menyampaikan kepada Setnov bahwa mundur adalah opsi yang tepat.
"Kami usulkan kepada fraksi di MKD supaya daripada MKD berproses bisa menjadi komplek rumit, runyam minta MKD Golkar menyampaikan kepada Novanto opsi paling baik mengundurkan diri," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Tegas! Sekjen PDIP Hasto Jawab Ganjar Dilaporkan ke KPK: Hukum Buat Alat Politik
Hasto dengan santai mengatakan sudah biasa hukum dipergunakan sebagai alat politik
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaTKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKPU Konversi Suara Partai Politik Setelah Sengketa di MK
Pelapor dugaan PHPU dapat meregister perkaranya dalam kurun waktu 3X24 jam terhitung dari KPU merilis hasil putusan pemilu.
Baca Selengkapnya