SBY Ingatkan Perppu Penanganan Corona Tak Langgar Konstitusi

Rabu, 8 April 2020 19:12 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
SBY Ingatkan Perppu Penanganan Corona Tak Langgar Konstitusi Konpers SBY di Cikeas. ©Rumgapres/Abror Rizki

Merdeka.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rasa empati dan masukan kepada seluruh elemen bangsa yang berjuang menghadapi pandemi virus corona atau covid-19. Pesan tersebut disampaikan lewat sebuah tulisan yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Rabu (8/4) hari ini.

SBY menyesalkan munculnya friksi antara pemerintah dan mereka yang mengkritik pemerintah seharusnya tidak terjadi di saat semua orang berjuang mengatasi pandemi corona. Pemicunya, aksi 'mempolisikan' mereka dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara. Dia berujar, masyarakat dan pemerintah harusnya kompak bekerjasama memerangi virus corona.

Di saat krisis seperti sekarang, dia menyarankan pemerintah mengedepankan pendekatan persuasif kepada mereka yang mengkritik melampaui batas agar tidak menimbulkan masalah baru. Dia juga meminta pemerintah untuk tidak 'alergi' terhadap masukan dan kritik dari orang-orang di luar pemerintahan terkait penanganan virus corona.

Mantan Ketum Partai Demokrat ini juga menyoroti soal penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan negara untuk penanggulangan virus corona. Hal ini terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virusdisease 2019 (Covid-19).

Beleid tersebut bertujuan memberikan dana tambahan penanganan pandemi virus corona dengan nilai mencapai Rp405,1 triliun untuk beberapa stimulus di bidang kesehatan, sosial, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

SBY berpandangan Perppu itu memang menentukan bahwa anggaran untuk penanganan corona, bantuan kepada masyarakat dan penyelamatan ekonomi menjadi kewenangan pemerintah. Artinya, tidak perlu dimasukkan dalam APBN Perubahan yang dibahas dan ditetapkan bersama DPR seperti amanat UUD 1945.

Dia menyadari pemerintah berpikir Perppu tersebut akan menjadi UU yang melegalkan pemerintah bertindak cepat mengatur anggaran Rp405 T untuk mengatasi corona. Namun, SBY meminta pemerintah dan DPR berhati-hati dalam menjalankan Perppu tersebut agar tidak melakukan tindakan inkonstitusional. Sebab, sekali lagi dia mengingatkan UU tidak boleh menabrak konstitusi.

Baca Selanjutnya: Berikut Tulisan Lengkap SBY: INDONESIA HARUS...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini