RKUHP Segera Disahkan, Menkum HAM: Tidak Setuju Silakan Gugat ke MK

Merdeka.com - Rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) segera disahkan pemerintah dan DPR. Namun, arus penolakan terhadap UU ini masih terjadi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly menilai, jika ada perbedaan pendapat itu hal yang wajar terjadi. Dia mengakui, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air dan menerima masukan dari masyarakat perihal RKUHP.

Sehingga, jika pembahasan RKUHP tidak mencapai kesepakatan 100 persen, itu merupakan hal yang wajar.

"Kalau pada akhirnya tidak setuju daripada kita harus pakai UU KUHP Belanda yang sudah ortodoks dan dalam KUHP sudah banyak reformatif. Bagus kalau ada perbedaan pendapat sendiri, nanti kalau sudah disahkan gugat di Mahkamah konstitusi (MK) itu mekanisme konstitusional," kata Yasonna, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Menurutnya, banyak pihak yang telah mendapatkan untuk RKHUP disahkan menjadi UU. Dia pun meminta agar proses RKHUP ini tidak dibajak oleh siapapun.

Yasonna mengatakan, sudah melibatkan banyak pihak dalam membahas UU tersebut. Termasuk LBH, Dewan Pers, akademisi, mahasiswa dan TNI/Polri.

"Presiden kan sudah menginstruksikan tidak hanya mengintruksikan kepada kami tapi ke beberapa lembaga, Kominfo, Polri/TNI, BIN kita sosialisasi ke beberapa daerah. Kita tampung semua kok masukan dan ada perbaikan dan masukan masyarakat ada yang kita lembutkan. Kalau masih ada perbedaan pendapat ya itu biasa dalam demokrasi. Tapi tidak harus membajak sesuatu untuk membatalkannya," tegasnya.

Oleh karena itu, dia pun menyarankan, kepada pihak yang tidak setuju dengan pembahasan RKUHP bisa menggugatnya di MK jika sudah disahkan sebagai UU. Sebab, hal itu terlihat lebih elegan, ketimbang membajak proses pembahasan.

"Jadi mari sebagai anak bangsa, perbedaan pendapat sah-sah saja ya, kalau pada akhirnya nanti saya mohon gugat saja di MK lebih elegan caranya," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pengesahan RKUHP dapat dilakukan pada masa sidang ini atau sebelum masa reses 15 Desember mendatang.

"Ya ada kemungkinan, kemungkinan tersebut ada. Karena pengambilan tingkat 1 nya kan sudah," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/12).

Terkait demo menolak pengesahan RKUHP, Dasco mengingatkan RKUHP sudah dibahas lama dan semua pasal kontroversial sudah disesuaikan. Ia menegaskan tak bisa memuaskan semua pihak.

“Pembahasan RKUHP ini kan kita juga membahas dengan hati, juga pasal demi pasal kita kupas lagi, susah beberap pasal yang kontroversial sudah kita sesuaikan. Tentunya hal ini tidak bisa memuaskan semua pihak,” kata diaMeski demikian, Dasci menyatakan tak ada larangan berdemo. Sebab hal itu adalah hak warga negara.