Respons OSO Soal Desakan Mundur Wiranto dan Janji Pakta Integritas
Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto meminta Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dari Ketum dengan merujuk pakta integritas yang pernah ditandatangani OSO saat didapuk sebagai ketua umum dalam Munaslub 2016.
Merespons itu, OSO mengatakan, urusan mundur ketum adalah kewenangan Munas. Dia menegaskan, peserta Munas kembali memilihnya memimpin partai.
"Itu bukan urusan dia (Wiranto) itu urusan munas dan munas meminta saya kembali kalau saya tidak dipercaya munas, munas ini hadiri loh seluruh Indonesia dan 514 DPC dan saya juga tidak mengusulkan bahwa saya ingin jadi ketua," katanya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12).
OSO juga disinggung tentang perjanjian menjabat ketum sampai tahun 2019. Dia mengatakan, para kader masih mempercayakannya memimpin Hanura.
"Itu kalau saya tidak dipilih lagi, mungkin saja saya sampai 2020 sudah selesai. Tapi saya kan dipilih dan diminta, bukan saya yang meminta, tapi saya diminta, didaulat kembali untuk memimpin partai ini. Masa saya tinggalin?," ujar dia.
Kemudian, OSO juga disinggung tentang janjinya mengundurkan diri bila tidak bisa memenangkan Hanura di Pemilu 2019. Dia menegaskan, Hanura bisa besar sejak dipimpinnya bila tidak ada kelompok yang ingin mengganggu kepengurusannya.
"Janji saya boleh saja, janji janji kepada siapa? Itu kalau tidak diganggu, kalau tidak diganggu itu akan luar bisa terjadi tapi kalau diganggu disabot disegala macem akibatnya yang menjadi korban mereka-mereka semua (DPD-DPC)," tegasnya.
Eks Ketua DPD itu pun tidak mau ikut campur soal pernyataan Wiranto soal pemilihan ketum rekayasa.
"Sorry ya soal rekayasa itu saya akan tidak mau mencampuri rekayasa karena saya bicara fakta rekayasa itu kan sesuatu yang direka dan biasa," tukas OSO.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto mengungkit pakta integritas yang pernah ditandatangani Oesman Sapta Odang saat didapuk sebagai ketua umum dalam Munaslub 2016. Dengan pakta integritas itu, Wiranto menilai sepatutnya OSO mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Hanura.
Wiranto menceritakan, Munaslub 2016 digelar karena dirinya harus mundur dari partai lantaran ditugaskan Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam. Kemudian, Wiranto merekayasa Munaslub agar OSO terpilih sebagai ketua umum.
"Saya merekayasa aklamasi dengan terpilih OSO," kata Wiranto dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (18/12).
Dalam prosesnya, Wiranto membuat pakta integritas dengan OSO. Penandatanganan pakta integritas itu disaksikan pula oleh Ketua Dewan Penasihat Hanura Subagyo HS and Dewan Kehormatan Hanura Chairuddin Ismail.
Wiranto menyebut, pakta integritas itu berisi memindahkan kewenangan dan kekuasaan ketua umum ke Ketua Dewan Pembina. Dia bilang, OSO setuju atas syarat tersebut.
"Jadi semua kekuasaan kewenangan yang ada di ketua umum bersifat strategis diangkat ke dewan pembina, ya setuju," ujar Wiranto.
Wiranto menambahkan, dalam pakta integritas, OSO hanya akan menjadi ketua umum sampai 2019. Serta, ada janji supaya menambah suara di parlemen pada Pemilu 2019.
Wiranto mengatakan, jika pakta integritas itu tidak dipenuhi maka OSO harus mundur sebagai ketua umum tanpa paksaan.
"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebagai ketum secara tulus akan ikhlas tanpa paksaan akan mengundurkan diri sebagai ketum partai Hanura. Nah komitmen dan itu dituangkan dalam pakta integritas, bukan ngarang. Ada saksinya," kata mantan Panglima ABRI itu.
Isi Pakta Integritas OSO dan Wiranto
Dalam konferensi ini, hadir saksi penandatanganan pakta integritas, Subagyo HS dan Chairuddin Ismail. Subagyo membacakan isi pakta integritas tersebut.
1. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura.
2. Menjamin soliditas dan kesinambungan Partai HANURA untuk memenangkan Partai HANURA dalam Pemilu 2019.
4. Menjamin penambahan kursi Partai HANURA di DPR-RI dari Jumlah sebelumnya didapat.
5. Wajib membawa gerbong partai yang kami pimpin sebelumnya.
6. Dengan ditandatangani Pakta Integritas ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan maupun pengurus dari partai apapun namanya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Serahkan Surat Pengunduran Diri, Mahfud Ungkap Reaksi Jokowi: Beliau Bergurau Seperti Teman Lama
Mahfud telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi Soal Dirinya Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet Prabowo
Sebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaIstana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh
Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya