Redam gejolak Pilkada, lembaga survei ditantang jujur buka hasil kerja

Merdeka.com - Direktur pusat studi sosial politik Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, ada peran krusial dari lembaga survei terhadap pemilihan kepala daerah tahun ini. Tidak dipungkiri menurutnya, lembaga survei justru berperan sebagai lembaga konsultan bagi para calon kepala daerah atau partai politik.

Perubahan itu dianggap Ubedillah merupakan pencemaran demokrasi dalam melakukan pemilihan umum dikarenakan hasil survei berpotensi menggiring opini pemilih.

"Sebetulnya kontestasi yang seperti ini menimbulkan gejolak. Bangsa kita dengan keragaman yang besar ini tidak hanya berpotensi gejolak politik tapi juga sosial. Di sini bagaimana seharusnya lembaga survei gejolak politik tapi tidak bergejolak di sosial," ujar Ubedillah, Sabtu (30/6).

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar lembaga survei harus lebih transparan terhadap data yang mereka peroleh dalam melakukan survei. Dia menyarankan agar lembaga survei berani membuka data dari hasil survei mereka, meski diakuinya hal itu sulit dilakukan dengan pertimbangan dana besar.

Selain itu, Ubedilah juga menuturkan, lembaga survei harus berani menyatakan dirinya sebagai lembaga konsultan atau bukan dikarenakan hal itu juga akan berdampak dengan transparansi anggaran yang selama ini digunakan oleh lembaga survei.

"Pentingnya lembaga survei mengatakan mereka konsultan atau tidak dan penting juga ada transpransi anggaran oleh lembaga survei," ujarnya.

Kritik terhadap lembaga survei juga disuarakan oleh Usep S Ahyar, Direktur Populi Center, yang mengatakan bahwa lembaga survei kebanyakan tidak menjelaskan masyarakat lebih jauh dari hasil rilis mereka.

"Tidak dijelaskan hasil rilis ini penjelasan ilmiahnya gimana. Yang ada kan selalu elektabilitas, popularitas, itu kayak menggiring pemilih jadinya," ujar Asep.