Polemik mengenai ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengemuka setelah kehadirannya di reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 26 Juli 2025. Acara tersebut dipandang oleh sebagian kalangan sebagai upaya pembuktian keaslian ijazah Jokowi, namun juga dituding sebagai setting-an politik menjelang akhir masa jabatannya. Isu ini memicu berbagai spekulasi yang berpotensi memengaruhi internal Partai Demokrat.
Partai Demokrat, yang sebelumnya diisukan terlibat dalam polemik ini, secara tegas membantah tudingan tersebut. Petinggi partai menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kaitan dengan isu ijazah palsu Jokowi, dan menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Respons ini menunjukkan upaya Partai Demokrat untuk menjaga citra dan soliditas internal di tengah tekanan politik.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah besar. AHY menegaskan, "Fitnah besar itu," saat ditanya wartawan di Lombok Barat. Pernyataan ini menegaskan posisi Partai Demokrat yang ingin menjauh dari kontroversi yang tidak relevan dengan agenda politik mereka.
Advertisement
Tanggapan Petinggi Partai Demokrat
Partai Demokrat merespons tudingan keterlibatan mereka dalam isu ijazah palsu Jokowi dengan bantahan tegas dari para petinggi partai. Hinca Panjaitan, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, juga menegaskan bahwa partainya tidak memiliki urusan dengan polemik ini. Ia menyatakan, "Kami tegaskan, nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini."
Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, menambahkan bahwa tuduhan tersebut adalah upaya adu domba antara SBY dan Jokowi. Ia menganggap istilah 'partai biru' yang diarahkan kepada Partai Demokrat sebagai insinuatif yang menyesatkan. Herzaky juga menekankan hubungan baik antara keluarga SBY dan Jokowi.
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), juga menyampaikan kemarahannya atas upaya menyeret Partai Demokrat ke dalam isu ini. Ia menyebutkan bahwa upaya tersebut adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesamaan sikap di antara petinggi partai dalam menghadapi isu yang dianggap fitnah.