DPRD NTB Desak Pemerintah Perbanyak PJU Lombok Utara Demi Keamanan dan Keselamatan

Anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto, mendesak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera memperbanyak pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Desakan ini muncul sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait minimnya penerangan di jalan-jalan desa dan dusun. Kondisi gelap gulita ini dikhawatirkan dapat memicu potensi kecelakaan lalu lintas serta tindak kriminalitas di wilayah tersebut.

Permintaan ini disampaikan Sudirsah Sujanto setelah melakukan kegiatan reses di 14 titik daerah pemilihannya (Dapil) di Kabupaten Lombok Utara. Reses yang berlangsung dari tanggal 30 Oktober hingga 6 November 2025 ini bertujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari warga. Hasilnya, kebutuhan akan PJU menjadi salah satu prioritas utama yang disuarakan oleh masyarakat setempat.

Peningkatan jumlah PJU diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, terutama pada malam hari. Mengingat Lombok Utara merupakan salah satu destinasi pariwisata penting di NTB, penerangan yang memadai juga akan mendukung citra positif daerah. Aspirasi ini akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran daerah tahun 2026 mendatang.

Pentingnya PJU untuk Keamanan dan Pariwisata Lombok Utara

Sudirsah Sujanto menyoroti bahwa keluhan terkait minimnya PJU di Lombok Utara menjadi isu dominan yang disampaikan masyarakat saat reses. "Saat kami turun reses PJU ini yang banyak dikeluhkan masyarakat, terutama di jalan-jalan desa dan dusun-dusuk yang masih gelap gulita di malam hari karena minim," ujarnya di Lombok Utara, Rabu. Kondisi ini menyebabkan pandangan pengendara terbatas, meningkatkan risiko kecelakaan, dan membuka celah bagi aksi kriminalitas.

Keberadaan PJU di Lombok Utara sangat krusial, tidak hanya untuk keselamatan warga tetapi juga untuk mendukung sektor pariwisata. Sebagai daerah tujuan wisata, pencahayaan jalan yang memadai akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur PJU menjadi sangat penting bagi pengembangan daerah.

Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, diminta untuk serius menanggapi aspirasi ini. Penambahan PJU di titik-titik rawan dan area padat penduduk akan memberikan dampak positif yang signifikan. Ini adalah langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di Lombok Utara.

Aspirasi Lain: Jalan Usaha Tani dan Revitalisasi Dam di Lombok Utara

Selain kebutuhan PJU, Sudirsah juga menerima aspirasi lain dari masyarakat selama reses di Lombok Utara. Warga di berbagai desa, termasuk Selelos, Bentek, Gangga, Medana, Tanjung, Andalan, Bayan, Sesait, dan Kayangan, meminta perjuangan untuk pembangunan jalan usaha tani. Infrastruktur ini sangat vital untuk kelancaran distribusi hasil pertanian.

"Jalan usaha tani juga penting untuk dipikirkan karena menyangkut jalur distribusi hasil produksi pertanian," terang Sudirsah. Pembangunan jalan ini akan mempermudah petani mengangkut hasil panen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mendukung ketahanan pangan lokal. Ini sejalan dengan program pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Masyarakat juga mengeluhkan kondisi dam atau bendungan yang mengalami pendangkalan sedimen. Revitalisasi dam sangat dibutuhkan untuk menjaga kapasitas air yang mengairi lahan persawahan. Perbaikan ini akan memastikan pasokan air yang cukup untuk pertanian, yang juga berkontribusi pada upaya penurunan angka kemiskinan di Lombok Utara.

Perjuangan Aspirasi Masyarakat di APBD 2026

Sudirsah Sujanto menegaskan komitmennya untuk meneruskan semua aspirasi yang telah diserap dari masyarakat Lombok Utara kepada pemerintah daerah. Aspirasi ini akan disampaikan baik kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten. Tujuannya adalah agar usulan-usulan tersebut dapat diprioritaskan dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026.

"Semua masukan dari reses ini akan kami perjuangkan saat rapat-rapat pembahasan bersama provinsi sehingga bisa masuk dan dikerjakan di APBD 2026," katanya. Proses ini menunjukkan peran aktif DPRD dalam menjembatani kebutuhan rakyat dengan kebijakan pemerintah. Diharapkan, apa yang menjadi keluhan masyarakat dapat terealisasi melalui alokasi anggaran yang tepat.

Dengan demikian, upaya peningkatan PJU, pembangunan jalan usaha tani, dan revitalisasi dam di Lombok Utara diharapkan dapat menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh warga Lombok Utara.

Sumber: AntaraNews