Nadiem Abaikan Surat IDI Soal Sekolah Dokter Mahal, DPR: Menteri Mestinya Tanggap

DPR meminta Nadiem mencari jalan keluar agar biaya pendidikan kedokteran tidak mahal.

Ahda Bayhaqi
Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter
Nadiem Abaikan Surat IDI Soal Sekolah Dokter Mahal, DPR: Menteri Mestinya Tanggap
Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti tingginya biaya sekolah kedokteran. PB IDI sudah menyurati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tetapi tidak digubris.

Menanggapi ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendesak Nadiem untuk menanggapi masalah mahalnya pendidikan kedokteran. Kemendikbud perlu investigasi apa penyebabnya.

"Menteri mustinya tanggap akan hal hal seperti ini. Dan meminta investigasi atas penyebabnya," ujar Dede ketika dihubungi, Rabu (18/5).

Dede meminta Nadiem mencari jalan keluar agar biaya pendidikan kedokteran tidak mahal. Perlu dicari hal yang membuat apa yang membuat biayanya menjadi mahal.

"Apakah karena biaya praktik. Atau apakah pendidikan dokter semahal itu diluar negri. Atau apakah kualitas dokter yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan RS. Apapun itu harus dicari jalan keluar agar biaya pendidikan dokter tidak mahal," ujar politikus Demokrat ini.

Permasalahan biaya dokter ini perlu jadi sorotan. Indonesia masih mengalami kekurangan dokter di berbagai daerah.

"Karena sampai saat ini kita masih kekurangan dokter diberbagai daerah. Bahkan banyak puskesmas di daerah 3T yang tidak punya dokter tetap," kata Dede.

Sebelumnya, PB IDI sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.PB IDI menyampaikan bahwa biaya pendidikan kedokteran di Indonesia semakin tak terkendali, mahal, dan tidak terjangkau.

PB IDI juga menanyakan apakah biaya pendidikan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Indonesia sudah mendapat persetujuan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim sesuai aturan perundang-undangan.

"Ini (surat PB IDI) sama sekali tidak direspons oleh Mendikbud," kata Ketua Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto kepada merdeka.com.

Rekomendasi