Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato visi lima tahun ke depan. Dalam pidato tersebut lebih banyak bicara pandangan ekonomi ke depan.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Jokowi fokus ke ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat. Maka itu, lebih banyak bicara ekonomi dalam periode kedua dibandingkan politik dan hukum.
"Ya memang salah satu yang bisa menjamin kesejahteraan itu dari kegiatan ekonomi," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/7).
Selain itu, Jokowi didukung lebih dari 60 persen di parlemen. Sehingga, menurut Airlangga hal itu bakal menguatkan Jokowi dalam mengambil kebijakan terkait perekonomian.
"Dengan demikian bisa mengantisipasi kepada kebijakan-kebijakan yang sifatnya fundamental untuk mendorong perekonomian," ucap Menperin itu.
Diberitakan, dalam pidato kemenangannya bertajuk Visi Indonesia, capres terpilih Joko Widodo ( Jokowi) tidak menyinggung isu hukum dan HAM yang juga masih menjadi PR-nya. Menanggapi ini, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan kedua hal itu tetap jadi prioritas dan tugas yang harus dirampungkan.
"Persoalan hukum dan HAM ini adalah persoalan tidak hanya kita sebagai bangsa tetapi persoalan dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi, bahwa ini tadi adalah visi pembangunan manusia Indonesia dengan narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa," jelasnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7) malam.
Aria mengakui masih ada yang kurang dalam kepemimpinan Jokowi periode pertama, termasuk isu HAM dan juga lingkungan. Ke depan Jokowi akan tetap mengedepankan hal tersebut. Kendati fokus dalam isu ekonomi dan pembangunan SDM, namun isu HAM dan lingkungan tak akan dikesampingkan.